Presiden Diminta Perhatikan Pengamanan Kawasan PT Freeport

Timika-(ANTARA News) - Anggota Komisi A DPRD Mimika, Papua Anastasia Tekege meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberi perhatian serius terhadap pengamanan sekitar kawasan operasi PT. Freeport dan penyelesaian kasus penembakan yang terjadi di areal pertambangan perusahaan itu.

"Terus terang kasus penembakan yang terjadi di areal Freeport tidak bisa hanya ditangani oleh pemerintah kabupaten dan provinsi setempat. Presiden harus turun tangan langsung untuk menyelesaikan masalah ini," ujar Anastasia di Timika, Jumat.

Ia mengatakan, DPRD Mimika beberapa waktu lalu pernah mengundang berbagai pihak seperti Kapolda Papua Irjen Pol Drs FX Bagus Ekodanto dan pimpinan TNI/Polri lainnya untuk menjelaskan penanganan masalah di Freeport pascapenangkapan puluhan warga di Timika bulan Juli lalu.

Pertemuan tersebut dihadiri Gubernur Papua Barnabas Suebu, lembaga adat (LEMASA dan LEMASKO) serta para tokoh masyarakat Mimika.

Namun ironisnya, demikian Anastasia, kasus penembakan masih terus berlangsung di areal pertambangan emas dan tembaga itu meskipun orang-orang yang diduga sebagai pelaku sudah ditangkap.

"Ada apa ini semua, apakah ini sebuah konspirasi besar untuk menjebloskan semakin banyak orang Papua ke penjara dengan tuduhan sebagai dalang penembakan di Freeport," ujar Anastasia.

Wakil rakyat dari Partai Pelopor itu menyayangkan pernyataan para petinggi TNI dan Polri yang selalu mengkambinghitamkan Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka (TPN-OPM) dalam berbagai kasus di Papua, tanpa disertai bukti dan fakta hukum yang jelas.

"Semua kasus yang terjadi di Freeport selama ini selalu dikait-kaitkan dengan OPM," katanya.

Anastasia menegaskan, jika benar kasus penembakan di Freeport dilakukan OPM maka seharusnya aparat melakukan operasi besar-besaran untuk menangkap para pelaku.

Apalagi saat ini jumlah pasukan gabungan yang dikerahkan untuk menjaga Freeport mencapai ribuan orang dan ditunjang dengan dana pengamanan yang mencapai miliaran rupiah yang diberikan oleh perusahaan.

Di sisi lain, katanya, lokasi kejadian penembakan hanya di sekitar Mile 40-50 ruas jalan Timika-Tembagapura.

Wakil Direktur Yayasan Hak Azasi Manusia Anti Kekerasan (YAHAMAK) Timika Arnold Ronsumbre meminta Polda Papua terbuka membeberkan siapa sesungguhnya dalang penembakan di areal Freeport.

"Polisi tidak perlu menutup-nutupi atau takut mengumumkan kepada publik siapa pelaku penembakan," kata Arnold.

Anastasia kurang yakin jika pelaku penembakan selama ini merupakan warga biasa yang tidak memiliki keterampilan menggunakan senjata api sebagaimana yang dituduhkan kepada tujuh tersangka yang saat ini ditahan dan diproses oleh polisi.

Sementara itu pengurus Ikatan Keluarga Toraja hari ini berencana mendatangi DPRD Mimika untuk mendesak segera dihentikannya aksi kekerasan di areal Freeport.

Sejumlah warga Toraja yang bekerja di Freeport telah menjadi korban penembakan oleh orang tak dikenal sejak Juli-Oktober, salah satu di antaranya meninggal dunia.

Sejak Juli-Oktober, kasus penembakan di areal Freeport telah menewaskan tiga orang, dua karyawan dan seorang anggota polisi dan puluhan lainnya luka-luka.(*)
Sumber :Antaranews
.

Kapolda: Anggota TNI Tertembak OTK di Timika

Timika-(Ligapapua.pos) - Kapolda Papua Irjen Pol Bagus Ekodanto mengakui, seorang anggota TNI tertembak oleh kelompok orang tak (OTK) dikenal di sekitar mile 37 Kali Kopi, Timika, Rabu.

"Memang ada insiden tersebut dan dari laporan saat, korban terkena tembakan di bagian paha dan saat ini masih dirawat di RS Mitra Masyarakat, Timika," ujar Kapolda Papua ketika ditanya ANTARA di Jayapura, Kamis.

Dikatakannya, dari laporan yang diperoleh, terungkap bahwa insiden itu terjadi saat korban bersama rombongan kembali dari Kali Kopi seusai berpatroli.

Ketika ditanya tentang meningkatnya penyerangan yang dilakukan OTK, Kapolda Papua menduga itu dilakukan kelompok OTK guna menunjukkan keberadaan mereka apalagi saat ini menjelang 1 Desember.

Walaupun terjadi peningkatan penyerangan yang dilakukan OTK, belum berencana menambah pasukan yang ada karena saat ini dirasa cukup, apalagi dalam melaksanakan operasi Polri didukung TNI.

"Kami terus melakukan patroli gabungan, dan menambah pos-pos di sepanjang ruas jalan Timika-Tembagapura terutama kawasan yang dianggap rawan namun karena medan yang cukup sulit menyebabkan OTK masih dapat melakukan penyerangan," ungkap Kapolda Bagus Ekodanto.

Kasus penembakan di kawasan PT Freeport terjadi sejak 11 Juli itu telah menewasakan empat orang, dua di antaranya karyawan PT Freeport dan dua anggota Polri, serta mencederai puluhan orang baik anggota Polri, TNI maupun karyawan PT.Freeport.

Kendaraan Freeport sendiri dibatasi hanya boleh melintas di siang hari mulai pukul 06.00 WIT hingga 18.00 WIT, itupun harus berkonvoi dan dikawal aparat.(*)
Sumber :ANTARA News
.

Tak Beri Rasa Aman, Enembe Minta Aparat Ditarik dari Mulia

JAYAPURA,LIGAPAPUA POS- Bupati Puncak Jaya Lukas Enembe, meminta aparat keamanan nonorganik untuk segera ditarik dari Mulia, karena keberadaannya dinilai tidak memberikan rasa aman.

"Saya sudah meminta agar aparat keamanan nonorganik ditarik karena tidak memberikan rasa aman," kata Enembe, Kamis. Menurut Enembe, seharusnya keberadaan aparat keamanan itu untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat dan bukan sebaliknya.

Menurut dia, keberadaan pos-pos keamanan di sekitar Mulia tidak memberikan rasa aman ke masyarakat karena justru

insiden penembakan seringkali terjadi dekat dengan pos keamanan. Bahkan kasus penembakan yang menyebabkan tewasnya seorang pekerja yang sedang mengerjakan Jembatan Kolome, Selasa (20/10) lalu, itu juga dekat dengan pos keamanan.

Bupati Enembe juga dengan tegas meminta agar jangan selalu menuduh kelompok bersenjata OPM (organisasi papua merdeka) sebagai pelaku penembakan warga sipil. "Saya dapat memastikan kasus penembakan yang menewaskan pekerja jembatan itu bukan dilakukan OPM," ujar Bupati Enembe.

Dia menambahkan, akibat penembakan terhadap warga sipil yang terjadi Selasa (20/10) lalu, menyebabkan pihaknya untuk sementara menghentikan pembangunan jembatan kali Kalome yang dikerjakan PT Karya Agung dengan nilai kontrak Rp 7 miliar.

"Hingga kini belum dipastikan kapan pembangunan jembatan yang menghubungkan Mulia-Ilu itu dikerjakan kembali," kata Bupati Lukas Enembe.
Sumber :kompas
.

Judul Yang Menarik : " 64 TAHUN NKRI, FREEPORT MERDEKA"

Membaca tulisan ini, memberikan kita pendapat bahwa "perusahaan/modal" adalah sesuatu yang jahat, karena menghalalkan segala cara untuk mendapatkan profit. Para pengusaha ini, kemudian berkongsi dengan para penguasa, menjadi oligarkii, yang menguasai sebuah negara. Kemudian dengan bantuan negara ( yang telah mereka kuasai ), mereka mengembangkan bisnisnya - lihat G.J. Adijtondro dan John Perkins.

Tetapi saya suka mengikuti apa yang telah Muhammad Yunus, pemenang nobel Perdamian 2006 ; bahwa kita bisa mengembangkan hal yang baru. Mengutip apa yang dikemukakan oleh Muhammad Yunus :
" reformulate the concept of a businessman”–not to replace the present model, but to offer another alternative that people can choose to follow. Such new-style businesspeople, he said, would have as their goal not maximum profit but “achieving some predefined social objective.”

Yah, seperti mengembangkan "bisnis sosial" yang dilakukan Danone dan Grammer Bank di Bangladesh.

Ini adalah sebuah hal yang sangat susah untuk diterapkan. Ini adalah sebuah pola pikir baru bagi kehidupan manusia ( atau jangan - jangan ini adalah pemikiran tua yang direvitalisasikan kembali oleh Muhammad Yunus). Bukan hanya bagi Bangladesh, bahkan bagi dunia.

Dari sebuah sensus yang dikembangkan, seperti yang di di tulis oleh harian Kontan edisi minggu ke II Oktober 2009, di Indonesia baru 21% perusahaan yang memiliki anggaran untuk dana2 sosial - CSR. Bukan hanya di kalangan para pengusaha, bahkan penguasa pun demikian.

Pada pola pikir elit politik di Indonesia tentang 'bisnis sosial ' juga tidak jelas. Meski sudah ada UU PT di mana pasal 74 meminta pemerintah mengeluarkan Peraturan Permerintah tentang presentasi CRS, namun hingga saat ini , yakni 2 tahun, hal itu belum terlaksana.

Bagi PT FI hanya mengarkan 1% - itu pun muncul setelah banyak masyarakat Papua yang jadi korban. Selain itu, di dalam pengelolaan dana ini pun, penuh pertengkaran. Pada beberapa tahun yang lalu, pernah seorang mantan Kepala BEJ, sewaktu masih menjabat, meminta agar PT FI menjadi Tbk, agar sahamnya bisa dimiliki oleh seluruh orang di Indonesia, hal ini di tolak secara langsung oleh Dewan Direksi dari New Orlands ( pembicaraan via emal dengan mantan kepala BEJ ). Sampai saat ini, pa Suebu dari tahun ke tahun, tidak lelah meminta agar PT FI memberikan jatah saham bagi Pemda Prov Papua -- seperi di Cepu, di mana ada jatah saham bagi Pemda Tk I Bojonegoro dan Pemda Jatim serta Jateng.

Jangankan orang di luar perusahaan, orang di dalam perusahaan pun sangat susah ketika meminta perbaikan tingkat kesejahteraan mereka - meski harga emas sudah tertinggi sepanjang sejarah (Kontan). Gaji Jim " Bob" Moffet, sebagai Chairman of Board and CEO Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc adalah Rp12 milyar sebulan atau Rp. 400 juta sehari. Sungguh, sangat jauh dengan karyawan rendahan di bawah tambang2 bawah tanah, yang kena debu setiap saat. Pemogokan yang sukses dilakukan kemarin di PT F oleh Togoi Papua mungkin sudah susah lagi untuk dilakukan. Sebab motor pengeraknya banyak yang sudah dipindahtugaskan - misalnya Frans Pigome ke New Orlands.

Langkah menggugat perusahaan yang memiliki cadangan terukur per 1 Januari 2001 sebesar 3,2 milyar ton ore ini di pengadilan adalah sebuah langkah yang baik. Karena itu menunjukan sebuah harga diri kita. Bahwa kita sudah bosan di atur dan di bodohi.

Tapi itu, tadi, musuh orang Papua yang mengugat PT Fi sebenarnya, bukan hanya PT FI itu sendiri. Tetapi juga pola pikir ' bisnis sosial' yang belum berkembang di benak banyak masyarakat di Indonesia. Itu-lah salah satu hambatan mengapa PT FI tetap berjaya di tanah Papua - selain sudah tentu, alasan 'sejarah' bergabungnya Papua ke Indonesia seperti yang sudah kita ketahui bersama.

Oleh : Duwith Alberd
.

Penembak Simon Fader Belum Disidang

Jakarta Liga Papua Pos — Kasus penembakan yang menewaskan Simon Fader yang melibatkan salah seorang anggota Polres Mimika, Bripka AA, Januari lalu, hingga kini belum disidangkan.

Keterangan yang dihimpun di Timika, Minggu (18/10), menyebutkan, berlarut-larutnya persidangan kasus tersebut karena penyidik Polres Mimika belum dapat melengkapi berkas berita acara pemeriksaan (BAP) tersangka sebagaimana petunjuk jaksa penuntut umum. Sementara itu, pelaku kasus tersebut, Bripka AA, dilaporkan masih menjalani tugas aktif di bagian Provost Polres Mimika.

Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Timika Febrian mengakui, BAP tersangka Bripka AA yang belum lengkap telah dikembalikan ke penyidik Polres Mimika. "Saya sudah kembalikan BAP-nya beberapa minggu lalu karena ada keterangan saksi yang perlu ditambah," ujar Febrian.

Menurut dia, keterangan saksi tambahan tersebut adalah keterangan saksi ahli dari Polda Papua yang menjelaskan tentang prosedur tetap dalam menangani massa. "Jika penyidik sulit melengkapi keterangan saksi ahli, kami akan minta BAP tersangka dilimpahkan kembali ke kejaksaan supaya kasus ini tidak berlarut-larut," tutur Febrian.

Almarhum Simon Fader tertembak di bagian perutnya dengan peluru tajam kaliber 5,5 milimeter pada Januari saat anggota Polsek Mimika Baru dihadang sekelompok orang dari suku Kei di ruas Jalan C Heatubun, Kelurahan Kwamki Baru, Timika.

Simon akhirnya meninggal dunia di RSUD Mimika setelah tiga hari menjalani perawatan. Kematian Simon menyulut amarah warga suku Kei di Kota Timika. Massa menyerang Kantor Polsek Mimika Baru dengan senjata tajam berupa parang, panah, dan bom molotov.

Massa juga membakar pos polisi di Pasar Swadaya Timika dan merusak rambu-rambu lalu lintas di sepanjang ruas Jalan Yos Sudarso. Atas perbuatannya itu, Bripka AA dijerat Pasal 340 jo Pasal 338 KUHP.
Sumber :www.Kompas.com
.

Amankan Freeport, TNI-AD Kirim 600 Serdadu ke Papua
Senin, 31 Agustus 2009 | 12:40 WIB | Posts by: Sugeng Wibowo | Kategori: Berita Terkini, Hankam, Nasional, Papua | ShareThis

BIAK | SURYA Online - Mulai 2 September 2009, sedikitnya 600 prajurit TNI-AD akan diperbantukan mengamankan areal kerja PT Freeport Indonesia di Tembagapura, Timika, Papua.

Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Ahmad Yani Nasution di Biak, Senin (31/8), mengatakan, penempatan ratusan prajurit TNI itu atas permintaan Polri dalam upaya memulihkan situasi Kamtibmas di areal PT Freeport.

“Ke-600 prajurit TNI-AD tambahan itu akan bertugas secara efektif 2 September,” kata Mayjen AY Nasution.

Ia mengakui, prajurit TNI-AD yang diperbantukan mengamankan Freeport dipersiapkan untuk menghadapi kelompok separatis (TPN/OPM) yang sering mengganggu keamanan masyarakat setempat, khususnya di sekitar Freeport.

Nasution belum memastikan sampai kapan prajurit tambahan itu akan bertugas di Freeport, yang jelas sampai situasi keamanan di sana benar-benar pulih.

Menyinggung situasi keamanan di Papua dan Papua Barat, Pangdam Nasution mengemukakan, sampai saat ini tetap kondusif. Aktivitas warga masyarakat maupun fasilitas umum berjalan normal seperti biasanya.

“Untuk wilayah teritorial Kodam XVII/Cenderawasih situasi aman dan terkendali,” ujar Nasution. ant
Sumber:
.

Freeport: Tidak Ada Bukti Pelanggaran terhadap Suku Amungme

JAKARTA,Liga Papua.pos — PT Freeport Indonesia mengaku telah mematuhi semua undang-undang dan peraturan Pemerintah Indonesia yang berlaku berkaitan dengan hak atas tanah, terkait usaha tambang di Gunung Grasberg, Papua.

Hal ini dinyatakan menanggapi gugatan sebagian masyarakat yang mengatasnamakan suku Amungme terkait kepemilikan tanah dan gunung Gresberg yang menjadi tempat eksplorasi penambangan PT Freeport sejak 1967.

"Tuntutan hukum sebelumnya terhadap Freeport dengan tuduhan serupa tentang gugatan lingkungan hidup dan hak-hak azasi manusia (HAM) yang tidak berdasar telah ditolak baik oleh pengadilan di Indonesia maupun Amerika Serikat disebabkan ketidakmampuan para penggugat mengikutsertakan bukti-bukti guna mendukung

tuduhan-tuduhan mereka yang tidak berdasar," demikian bunyi surat yang dikirimkan ke redaksi Kompas.com, Rabu (7/10).

"Kesepakatan kami dengan masyarakat suku Amungme pada tahun 1974 merupakan pelopor rekognisi di Indonesia terhadap hak masyarakat adat atas tanah (hak ulayat) yang tidak dimanfaatkan untuk berburu dan mencari hasil hutan," lanjut surat atas nama juru bicara PT Freeport, Mindo Pangaribuan.

Ditambahkan Mindo dalam suratnya, "Berbagai kesepakatan dengan masyarakat Amungme dan Kamoro yang ada, telah melampaui apa yang diwajibkan secara hukum. Beberapa program tersebut masih terus berlanjut dan telah menghasilkan jutaan dolar untuk manfaat komunitas."

Adapun dana tersebut digunakan untuk membangun desa-desa di dataran tinggi dan dataran rendah, termasuk perumahan, sekolah-sekolah, asrama-asrama pelajar/mahasiswa, klinik-klinik kesehatan, tempat-tempat beribadah, gedung-gedung komunitas, jalan-jalan, jembatan-jembatan, sumur-sumur air, tenaga listrik, dan dukungan untuk usaha-usaha kecil.

Selebihnya, menurut Mindo, dana perwalian kepemilikan tanah diadakan pada tahun 2001 untuk suku-suku Amungme dan Kamoro. PTFI telah berkontribusi 27 juta dolar AS terhadap dana tersebut sampai akhir tahun 2008, dan berniat untuk melanjutkan kontribusi tersebut dengan nilai 1 juta dolar AS per tahun.

Sebelumnya, masyarakat suku Amungme, Papua, menggugat PT Freeport Indonesia ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas kepemilikan tanah dan gunung Gresberg, lokasi penambangan PT Freeport. Selain PT Freeport yang menjadi tergugat satu, suku Amungme juga menggugat Pemerintah Indonesia sebagai tergugat dua dan PT Bakrie, pemilik 9,3 persen saham PT Freeport, sebagai tergugat tiga.
Sumber :Kompas
.

TNI Siap Berdialog dengan Keli Kwalik

TIMIKA (PAPOS) - Jajaran TNI di Papua terutama Korem 171 Praja Vira Tama (PVT) Sorong siap berdialog dengan Pimpinan Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka (TPN-OPM) wilayah Timika, Keli Kwalik.
"Kalau memang dia (Keli Kwalik-red) mau, kita siap berdialog. Saya jamin aman dan tidak akan diapa-apakan," kata Komandan Korem 171 PVT Sorong, Kolonel Inf Fransen Siahaan di Timika, Senin.
Kelompok TPN-OPM wilayah Timika pimpinan Keli Kwalik selama ini disebut-sebut berada di balik aksi teror penembakan di areal PT Freeport Indonesia yang terjadi sejak Juli-September.
Aksi teror di areal Freeport telah mengakibatkan tiga orang tewas, dua di antaranya karyawan perusahaan masing-masing Drew Nicholas Grant (warga Australia) dan Markus Rate Alo serta seorang lainnya, Briptu Marson Petipelohi merupakan anggota Propam Polda Papua.
Menurut Siahaan, setiap saat TNI membuka diri untuk berdialog dengan jajaran pimpinan TPN-OPM untuk mengetahui aspirasi mereka sekaligus bisa kembali ke masyarakat untuk membangun Papua secara bersama-sama.

Fransen Siahaan juga memberikan perhatian khusus bagi terciptanya situasi kamtibmas yang kondusif di Mimika, khususnya di areal kerja PT Freeport Indonesia yang dilanda teror penembakan sejak Juli lalu.
Terkait hal itu, Siahaan menegaskan penanganan masalah gangguan kamtibmas sepenuhnya menjadi kewenangan pihak Kepolisian dengan dukungan TNI.
Ia berharap situasi yang mulai kondusif di areal Freeport saat ini tetap terjaga dengan baik agar operasional perusahaan tetap berlangsung dan masyarakat sekitar tidak dilanda ketakutan dan kekhawatiran.
Berkaitan dengan kunjungan kerja Cawapres RI terpilih periode 2009-2014, Boediono ke Timika, Senin, pihak TNI dan Polri mengerahkan sedikitnya 300 personel gabungan yang bertugas mengamankan area sekitar Bandara Mozes Kilangin Timika.
Selama kunjungan Boediono di Timika yang hanya setengah jam untuk melanjutkan perjalanan menuju Wamena, Jayawijaya, kondisi kamtibmas di wilayah ini cukup aman.
"Situasi di Timika saat ini sangat aman, mudah-mudahan masyarakat tetap membantu menjaga keamanan agar Timika bisa menjadi zona damai," harap Siahaan. (ant)
Jakarta-(Liga papua pos)-Menambahkan bahwa.Berdialog antara Keli Kwalik dam TNI hanya rekayasa oleh militer untuk kepentingan tertentu,kalau betul-betul dilakukan dialog seharusnya seluruh masyarakat papua dan semua OPM/TPN setiap kodap di seluruh papua.
Yang selama ini dilakukan penembakan terhadap masyarakat papua dan karyawan di areal Freeport sebenarnya siapa,karena yang jelas-jelas TNI/Polri;bukan OPM/TPN!

Dengan berdialog ini bukan TNI dan OPM,tetapi semua pihak harus di undang,diantaranya masyarakat papua,Pemerintah pusat,aktivis mahasiswa,toko gereja,pemerintah daerah,toko adat,LSM,PBB,Pemerintah Belanda,dan PT.Freeport Indonesia.!!!

Sumber : Papuapos
.