SIARAN PERS DPP LPNR-PB

SIARAN PERS
DPP LPNR-PB/VIII/09

Jakarta, Indonesia 26 Agustus 2009.

LPNR-PB sangat yakin bahwa pelaku penembakan di Areal PT. Freeport Indonesia adalah warga negara Indonesia. Entah apa tujuannya?. Yang pasti pemerintah harus segera mengeluarkan satu kebijakan Hukum untuk menghentikan rangkaian terror di perusahaan tambang AS di Papua.

Perpu adalah solusi menghentikan operasi PT.FREEPORT di Papua. Penutupan PT. Freeport sebagai klimaks dari upaya negara harus menyelesaikan masalah-masalah yang timbul sejak Freeport beroperasi.

Aksi teror dan kekerasan di kawasan Freeport terjadi sejak 8 Juli dengan terjadinya pembakaran mobil perusahaan di Kantor PT Trakindo dan Mile 71. Setelah itu, terjadi sejumlah kasus penembakan terhadap mobil karyawan Freeport hingga menewaskan Drew Nicholas Grant (warga negara Australia), Markus Rate Alo (anggota keamanan Freeport) dan Bripda Marson (anggota Propam Polda Papua).

Hingga bulan ke tiga sejak juli 2009, aksi kekerasan yang terjadi di areal Freeport telah mengakibatkan tiga orang meninggal dunia dan belasan lainnya luka-luka terkena tembakan dan pecahan proyektil peluru serta kaca mobil.

Segera penarikan 1000 aparat dari freeport

Pasca insiden freeport, 1000 pasukan di terjunkan telah gagal. Maka itu, tak bisa selesai masalah Freeport bila perusahaan terus beroperasi. Juga, Penangkapan warga Papua dan karyawan Freeport asal Papua hanyalah janggal. Sebab masih saja terjadi teror. Polisi sebagai aparat negara dalam pengusutan kasus freeport sekarang semakin menunjukan adanya suatu rekayasa semata.

Menangkap orang Papua tak bersalah di Freeport sudah menjadi tradisi negara dalam menganiaya orang Papua yang sudah tertindas oleh kehadiran Freeport, kemudian ketidakadilan tersebut justeru di suburkan dengan penangkapan sembarangan penduduk Papua.

Kami mendesak penghentian teror dilakukan secara menyeluruh. Freeport harus di tutup, dan usut semua kejahatan freeport selama beroperasi di Papua. Titik klimaks teror hari ini di areal PT.FI adalah rententan kejahatan yang lama dan bagaikan bom konflik yang sewaktu-waktu dapat di ledakan.

Keberadaan Freeport melunturkan kedaulatan rakyat Papua, negara Indonesia dan kehancuran suprastrukutur kehidupan yang begitu parah. Kehancuran ekologi, pelanggaran HAM, demokrasi di kekang. Tidak bisa dibiarkan. Konflik hari ini adalah akumulasi sejarah ketidakadilan sang investasi di Papua. Menyelesaikan PT. Freeport sangat baik untuk menangani sejumlah keinginan investasi kedepan akan lebih memihak kepada keadilan semesta.

Hubungan Media Siahkan menghubngi:
Ketua Umum DPP LPNR PB
Arkilaus Arnesius Baho
Hp. 08315802739
Email: dpp.lpnrpb@gmail.com, dpplpnrpb@ymail.com
.

Hari Ini Pengamanan Bandara Timika Diperketat

Jakarta-Liga Papua Barat Pos-Pengamanan Bandar Udara Mozes Kilangin, Timika, Papua, semakin diperketat menyusul insiden penembakan bus karyawan PT Freeport Indonesia (PTFI) pada Rabu dan Minggu.

Komandan Pangkalan Udara (Dan Lanud) Timika Letkol (P) Easter Haryanto di Timika, Senin (17/8) mengatakan, saat ini pengamanan di Bandara Mozes Kilangin Timika dinyatakan berstatus Siaga I.

"Sampai sekarang masih Siaga I,
selama situasinya seperti ini kita akan mendukung penuh pengamanan di Bandar Timika sambil menunggu perintah lebih lanjut," kata Easter.

Ia mengatakan, pengaman Bandara Mozes Kilangin Timika melibatkan 46 prajurit TNI AU bekerjasama dengan satuan pengaman PT Freeport Indonesia.

"Aparat kami terus melakukan patroli dimana frekuensinya ditingkatkan pada malam hari," ujar Easter sembari menambahkan, sejauh ini belum ada penambahan pasukan TNI AU untuk mengamankan bandara itu.

Menurut dia, peningkatan status pengamanan Bandara Mozes Kilangin Timika telah berlangsung selama hampir satu bulan terakhir.

Peningkatan pengamanan aset vital itu sejak dimulainya operasi gabungan TNI-Polri untuk menumpas kelompok bersenjata yang hingga kini belum diketahui identitasisnya dan sering membuat teror di areal PTFI.

Aksi teror terjadi lagi pada Minggu terhadap bus yang mengangkut karyawan PTFI di sekitar Mile 45-46 ruas jalan Timika-Tembagapura sekitar pukul 14.30 WIT. Iring-iringan bus yang berjumlah 20 unit ditembak kelompok bersenjata saat melintas dari terminal Gorong-gorong menuju Tembagapura.

Salah satu bis yang dikemudikan Sarifudin terkena peluru yang mengakibatkan lima orang karyawan mengalami luka-luka dan segera dilarikan ke Klinik Kuala Kencana untuk mendapat perawatan intensif.

Para karyawan PTFI yang terluka tersebut yakni Ferdinandus yang menderita luka pada kaki kanan dan kiri, Credo menderita luka pada kaki kanan, Baharuddin mengalami luka pada tangan kanan atas akibat terkena serpihan kaca, Herman luka pada kaki kiri dan Hendrik Ginsu luka pada siku kiri.Sumber : Kompas
.

Penembakan Terjadi Lagi, 5 Karyawan Freeport Terluka

Jakarta-Liga papua barat.post.-Penembakan kembali terjadi di areal PT Freeport Indonesia, Kabupaten Mimika, Papua, kembali terjadi Minggu (16/8). Bus karyawan ditembak saat dalam perjalanan dari Terminal Bus PT Freeport Indonesia di Gorong-gorong, Timika, ibu kota Kabupaten Mimika, menuju Checkpoint Milepost 50.

Sumber tidak resmi menyebutkan, penembakan bus yang terjadi sekitar pukul 15.00 WIT itu menyebabkan lima karyawan PT Freeport Indonesia terluka. Dilaporkan bahwa kelima karyawan itu tidak terkena peluru,
tetapi luka terkena serpihan kaca bus yang dikemudikan Sarifudin itu hancur diterjang peluru. Ada pula karyawan yang luka lecet.

Hingga berita ini diturunkan, belum diperoleh konfirmasi resmi dari polisi ataupun PT Freeport Indonesia. Sumber tidak resmi menyebutkan kelima karyawan yang terluka itu adalah Ferdinandus, Credo Sahing, Baharuddin, Herman, dan Hendrik Ginsu.Sumber : Kompas
.

TUTUP FREEPORT DI TANAH PAPUA BARAT

PT. Freeport Indonesia adalah sebuah perusahaan pertambangan yang mayoritas sahamnya dimiliki Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc.. Perusahaan ini adalah pembayar pajak terbesar kepada Indonesia dan merupakan perusahaan penghasil emas terbesar di dunia melalui tambang Grasberg. Freeport Indonesia telah melakukan eksplorasi di dua tempat di Papua, masing-masing tambang Erstberg (dari 1967) dan tambang Grasberg (sejak 1988), di kawasan Tembaga Pura, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua.

Freeport berkembang menjadi perusahaan dengan penghasilan 2,3 miliar dolar AS. Menurut Freeport, keberadaannya memberikan manfaat langsung dan tidak langsung kepada Indonesia sebesar 33 miliar dolar dari tahun 1992–2004. Angka ini hampir sama dengan 2 persen PDB Indonesia.
Dengan harga emas mencapai nilai tertinggi dalam 25 tahun terakhir, yaitu 540 dolar per ons, Freeport diperkirakan akan mengisi kas pemerintah sebesar 1 miliar dolar.

Mining In­terna­tio­nal, sebuah majalah per­da­­ga­ngan, menyebut tambang emas Free­­port sebagai yang ter­be­­sar di du­­­nia.

Freeport Indonesia sering dikabarkan telah melakukan penganiayaan terhadap para penduduk setempat. Selain itu, pada tahun 2003 Freeport Indonesia mengaku bahwa mereka telah membayar TNI untuk mengusir para penduduk setempat dari wilayah mereka. Menurut laporan New York Times pada Desember 2005, jumlah yang telah dibayarkan antara tahun 1998 dan 2004 mencapai hampir 20 juta dolar AS.Sumber :ANTAR NEWS
.

Freeport Indonesia (PTFI), Timika, Papua, mengancam akan mengadakan demo besar-besaran untuk menutup perusahaan tambang tersebut.

PME-Indonesia.Com, Jakarta—Jika tuntutan mereka tak dipenuhi, masyarakat adat yang bermukim di sekitar PT Freeport Indonesia (PTFI), Timika, Papua, mengancam akan mengadakan demo besar-besaran untuk menutup perusahaan tambang tersebut.

Salah seorang pengacara yang mewakili masyarakat Suku Amungme dalam kasus penyerebotan tanah ulayat yang dilakukan oleh PTFI, Titus Natkime mengatakan, pihaknya optimis dapat memenangkan kasus ini. ”Jika tuntutan kami tak bisa dipenuhi, kami akan mengadakan demo besar-besaran agar PTFI ditutup,” katanya ketika dihubungi, Rabu (12/8).

Sebagaimana diketahui, saat ini Masyarakat Adat suku Amungme melalui kuasa hukumnya menuntut PTFI sebesar US$ 30 miliar terkait penyerobotan hak tanah ulayat suku Amungme oleh PTFI.
Sidang pertama kasus tersebut telah dilakukan 6 Agustus 2009 lalu. Dalam sidang pertama itu hanya dibacakan tuntutan. "Dalam sidang pertama tempo hari, hanya pembacaan tuntutan oleh hakim ketua Soeharto SH dan rencananya sidang lanjutan tanggal 20 Agustus 2009 yaitu sidang mediasi," ungkap Titus.

Sementara itu ditemui di tempat terpisah, Ketua umum Liga Perjuangan Nasional Rakyat Papua Barat (LPNR-PB) Arkilaus Arnesius Baho mengatakan, masyarakat yang bermukim di sekitar PTFI sangat kecewa dengan sikap aparat yang melakukan penangkapan warga sipil tak berdosa. "Kami sangat kecewa terhadap sikap aparat yang semena-mena terhadap masyarakat. Padahal yang terjadi akhir-akhir ini semua berasal dari keberadaan PTFI.”

Mengenai kejadian penembakan akhir-akhir ini di lokasi penambangan PTFI, Arkilaus yakin, bukan masyarakat sipil yang melakukannya. Apalagi kabarnya senjata yang digunakan adalah senjata organik milik TNI. "Hasil investigasi yang dilakukan sangat mengecewakan kami. Seandainya itu terus terjadi, dalam waktu dekat masyarakat akan memblokade PTFI dan sebagai aksi solidaritas, buruh pribumi di PTFI akan angkat kaki dari perusahaan tambang tersebut,” tegasnya.

Mengenai hubungan sosial antara masyarakat setempat dengan buruh pribumi, Arkilaus menegaskan, selama ini kedua belah pihak memiliki hubungan yang baik dan saling mendukung. Hal itu terbukti setiap kali ada demo masyarakat ke PTFI, para buruh pribumi selalu memihak masyarakat. "Itu salah satu bukti bahwa kekerabatan diantara masyarakat masih erat. Karena itu menurut kami untuk menyelesaikan masalah Papua, jalan terbaik adalah menutup tambang PTFI,” tegasnya.
Arkilaus menjelaskan, sumber masalah di Papua adalah keberadaan PTFI. ”Jika tambang PTFI ditutup, kami yakin Papua akan aman dan masyarakat justru lebih sejahtera.” (PME 07).Sumber :PM Indonesia
.

JANGAN POTONG KUMIS KUCING

Kucing ini bernama .Drs . Sontoloyo.Msi
“Kenapa sih kita gak boleh motong kumisnya kucing ?”, ungkapan itulah yang mungkin kamu ucapkan sebelum membaca artikel ini. Yupz pertanyaan kalian itu akan segera terpecahkan dengan pernyataan berikut :
Kumis kucing memberikan informasi sensoris penting. Kumis ini juga berperan di dalam komunikasi antarkucing. Dalam bahasa ilmiah, kumis kucing ini disebut sebagai vibrissae atau rambut taktil. Ada 3 kelompok kumis kucing, yaitu sisi pipi, di atas mata, dan di bagian belakang kaki depan.
Mengapa kumis kucing ini bisa berperan sebagai sensor?
Karena ia dikelilingi oleh syaraf-syaraf dan pembuluh-pembuluh darah. Gerakan paling ringan yang mengenai sehelai kuis pun akan menimbulkan sensasi tersendiri.
Guna kumis kucing?
Kumis kucing sangat membantunya bergerak di tempat gelap, saat berburu misalnya. Saat mendapatkan mangsa, rambut kumis juga memberikan sinyal-sinyal yang tepat mengenai keberadaan posisi makanan berikutnya.
So, jangan sekali – kali kita potong kumis kucing ! Kasian, itukan sensor yang dia punya.
.

Keluarga Minta Polisi Tes Kejiwaan Simon Beanal

TIMIKA,LIGA PAPUA POST - Keluarga salah satu tersangka kasus penembakan di areal PT Freeport, Simon Beanal (33), meminta polisi memeriksa kondisi kejiwaan Simon, karena ia memiliki riwayat gangguan kejiwaan. Simon Beanal adalah satu dari dua tersangka penembakan yang pada Sabtu (1/8) mengikuti rekonstruksi penembakan yang terjadi di Mile 54 jalan penghubung Timika dan Tembagapura di Kabupaten Mimika, Papua.

Sepupu Simon Beanal, Yafet Beanal, menjelaskan Simon berasal dari Kampung Tsinga, satu kampung dengan Yafet. Dia pernah jatuh di jurang yang dalam, dan selamat. "Namun sejak itu dia kadang hilang ingatan. Saya tidak meminta polisi percaya perkataan saya bahwa kejiwaan Simon terganggu. Akan tetapi saya meminta polisi, keluarga, dan disaksikan pihak gereja bersama-sama memeriksakan kondisi kejiwaan Simon, agar terbukti dia sehat atau sakit," kata Yafet di Timika, Senin (3/8).

Direktur Reserse Kriminal Kepolisian Daerah Papua, Komisaris Besar Bambang R Pratikno, melalui pesan layanan singkat membenarkan pihaknya belum memeriksa kondisi kejiwaan Simon. Modus operandi tersangka orang Papua sering membuat alasan bahwa tersangka gila atau tidak bisa berbahasa Indonesia. "Pada saatnya orangtua Simon, Simon dan orang-orang yang menyatakan dia gila akan kami bawa ke Jakarta untuk tes kesehatan jiwanya. Tunggu waktu yang tepat," tulis Bambang pada Selasa (4/8).

Wakil Ketua I Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Ridha Saleh, meminta polisi segera memeriksa kondisi kejiwaan Simon. Kalau ada pengakuan keluarga bahwa Simon terganggu jiwanya, polisi wajib memeriksakan dulu kesehatan jiwa Simon. Karena itu berimplikasi terhadap kesaksian Simon. "Kalau Simon memberikan keterangan yang salah, itu bisa menimbulkan kekacauan. Bisa terjadi salah penangkapan (tersangka yang lain). Bagaimana nasib orang yang ditahan jika mereka ditahan karena keterangan Simon yang belakangan terbukti kejiwaannya terganggu? Kita harus berasumsi keluarga tidak berbohong," kata Ridha ketika dihubungi di Jakarta, Selasa.

">Sumber : Kompas
.

PNG Diminta Desak Indonesia soal Pelanggaran HAM

Laporan wartawan KOMPAS Ichwan Susanto

JAYAPURA, KOMPAS.com — Koalisi Keadilan dan HAM Papua, Kamis (30/7), melakukan orasi di Lapangan Kosong PTC Entrop Jayapura. Mereka menyerukan penegakan hukum bagi kasus-kasus pelanggaran HAM di Papua.

Pemerintah dinilai tidak serius menangani kasus ini. "Kami bangsa Papua Barat meminta PNG dan Pasific Island Forum untuk mendorong penyelesaian pelanggaran HAM di Papua Barat." Begiulah bunyi spanduk berwarna putih setempat.

Marthen Goo, koordinator massa, menuturkan, PNG merupakan satu keturunan dengan orang Papua. Karena itu, mereka merasa berhak meminta bantuan "saudaranya" menyelesaikan kasus pelanggaran HAM.

Ia mengakui aksi ini tidak mendapatkan izin Polda Papua. Hingga kini, aparat polisi terus dikirimkan ke lokasi. Diduga kegiatan akan dibubarkan paksa.Sumber : Kompas

.

BEBASKAN RAKYAT PAPUA DARI CENGKRAMAN NEO-IMPERIALISME FREEPORT - Nasional - Politikana

Semenjak kehadiran Freeport di Tanah Papua tahun 1967, mengakibatkan rakyat Papua berada dalam genggaman dua Negara yaitu Negara Freeport dan Negara Indonesia yang lahir pada 17 Agustus tahun 1945. Klaim bahwa intergrasi Papua 1 Mei tahun 1963, tidak final sebab konsensi Negara Freeport berpengaruh pada proses penentuan pendapat rakyat ( PEPERA ) tahun 1969.

Jika benar Papua sah kedalam NKRI, mengapa harus ada mekanisme PBB soal status Papua yang digelar tahun 1969. Kapitalisme punya sejarah dalam mendirikan Negara baru dengan tujuan dapat menguasai dan menjajakan keinginan ekonomi neoliberal. Pengalaman Timor Lorosae menjadi Negara baru dengan dalih perebutan minyak laut oleh Negara-negara. Letak kekayaan alam suatu wilayah sering jadi bedil bagi upaya pemenuhan kaum pemodal dengan tetap membentuk satu Negara baru.

Freeport di Papua punya sejarah yang sama dengan apa yang terjadi di Timor Leste. Bila Freeport tidak diatasi hari ini, Papua pasti keluar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh kepentingan kelompok industry dunia.

Akar masalah dalam sejarah massa lalu bila tidak diselesaikan secara benar dan bermartabat justeru menjadi batu lonjatan bagi hubungan imperialisme dunia yang haus dan lapar akan penguasaan wilayah dan sumber-sumber strategis milik rakyat dan bangsa. Bertindak untuk mengatur kepentingan Negara adalah cara ampuh, dimana undang-undang Negara tidak harus di jual kepada kepenetingan kelompok pemodal saja, tetapi roh bangsa tertuang dalam roda Negara harus di konkritkan. Sejahtera, adil dan makmur adalah pilihan mendirikan Negara berdaulat untuk kedaulatan rakyat semesta.

Mengingatkan kita tentang sejarah pahit di negeri Indonesia, bahwa orientasi politik terselubung Negara-negara para industrialisasi ini mengakibatkan Penderitaan yang dialami rakyat Papua sangat kompleks. Mulai dari penghilangan kemerdekaan politik, penindasan atas system ekonomi bangsa, rapuhnya peradaban penduduk pribumi Papua. Bagi masyarakat Papua, nasib Bangsa Papua Barat kemudian di eksekusi dengan amunisi kehadiran PT. Freeport. Dimana disatu sisi, Integrasi Bangsa Papua Barat kedalam Negara Kesatuan Republik Indonesia terjadi dengan kehadiran PT. Freeport ( Indonesia ).

Amerika dan Negara-negara Kapitalisme lainnya dengan keinginan kuat untuk mengambil sumber alam rakyat Papua dimasa lalu membuat nasib Bangsa Papua sampai hari ini berada dalam denyut kehidupan yang tak menentu. Dasar status rakyat Papua hanya di tentukan oleh kemauan para pemodal semata. Realitas politik masa lalu itulah, kembali kami memberikan kenyataan bahwa PT. Freeport Indonesia hanyalah label dalam membungkus keinginan para pemodal internasional untuk melegitimasi status politik rakyat Papua sampai hari.

Terbukti sudah, selama beroperasi di Timika, per hari, penghasilan perusahaan AS ini diperkirakan mencapai 27 juta dollar. Dari sejak beroperasi, pemerintah dan pemilik hak ulayat baru diberi status pembayaran wajib investasi pada tahun 1996 pasca kontrak karya ke-dua. Sedangkan sebelumnya sejak tahun 1967, Freeport belum diwajibkan dalam pembayaran kepada pemilik hak ulayat dan pemerintah. Fakta keberadaan Freeport selama 39 tahun ( 1967-2009) sebuah niscaya ketidakadilan terjadi. Aspek politik Papua final kedalam Negara kesatuan republic Indonesia masih berlanjut pada tahun 1969 dengan proses penentuan pendapat rakyat. Namun, sudah benar bahwa rekayasa pemodal sudah ada dua tahun sebelum status de jure integrasi Papua kedalam RI. Rekayasa pemasukan Papua kedalam bingkai NKRI inilah, mengakibatkan masalah yang terjadi di Tanah Papua pemerintah Indonesia cenderung mengedepankan hubungan arbitrase dan diplomasi politik semata dengan menjaga integritas Negara adidaya diutamakan Negara daripada rakyat di Papua.

Pemerintah harus memberi ruang politik dan ekonomi baru bagi rakyat Indonesia dan khususnya rakyat Papua. Akar konflik politik pencaplokan tanah Papua harus disikapi hari ini dengan satu jalan terbaik, menutup Tambang bermasalah di Papua ini. Penutupan PT. Freeport Indonesia juga sebagai langkah maju sebab disinilah pola penataan ekonomi dan kedaulatan bangsa terbebasakan dari upaya cengraman yang telah ditanam neo-imperialisme Negara-negara kapitalisme global. Freeport sebagai akar kolaborasi usaha-usaha politik lahirnya jajahan diatas bumi Papua.

Ekspansi Freeport di ikutsertakan juga ekspansi para militer. Adalah konflik hari ini di Areal PT. Freeport Indonesia niscaya bukan kekuatan militer pengguna senjata. Keberadaan Freeport melegitimasi militer resmi dan tidak resmi bercokol. Kolaborasi kekerasan pun tak bisa di hindari. Dari tahun ke tahun, pasti tragedy kemanusiaan berlaku di Freeport. Bencana alam ( longsor ) menimbun para karyawan, penembakan terhadap penduduk sipil dengan dalih mengganggu keamanan infestasi dibenarkan dalam operasi militer di areal tambang. Kekangangan bedil militer dalam investasi asing di Papua begitu kompleks dan saatnya dirubah, bahwa kedaulatan rakyat panglima dari segala kepentingan diatas bumi Papua.

Sudah semakin parah ketidakberdayaan pemerintah Indonesia dalam mengontrol keberadaan Freeport membuktikan bahwa Undang-undang No.21 tahun 2001 hanyalah soslusi yang bermasalah hari ini. Sebab, kebijakan otsus tidak dibarengi dengan penyelesaian terlebih dahulu terkait Freeport. Bicara Freeport tidak mungkin punya hubungan hubungan dengan Otsus Papua. Freeport seakan beroperasi di Papua dengan suatu jaminan khusus. Fakta, sudah Sembilan tahun otsus tak begitu berarti bagi sang kapitalis Freeport.

Konsensi ekonomi Freeport tetap tidak berubah dengan adanya otsus Papua, paradigma eksploitatif Freeport tetap sama, walaupun sudah ada kekususan Papua dalam otsus. Lebih parah lagi, keterkaitan Freeport dalam otsus Papua tidak mungkin dapat diwujudkan, sebab akar masalah Papua selama ini yaitu Freeport harus di dahulukan terlebih dulu.

Instrumen Negara dalam memenuhi kestabilan politik dan ekonomi dalam negeri dan tentunya bagi rakyat hari ini, maka kami meminta pemerintah segera menerbitkan peraturan pengganti undang-undang ( PERPU ) untuk menyelesaikan masalah Freeport dan investasi asing secara keseluruhan di Indonesia. Perpu sebagai kekuatan hukum, Negara berani memberi amunisi baru bagi pemulihan kedaulatan politik dan ekonomi terutama bagi rakyat Papua yang nota bene sebagai korban konspirasi ekonomi dunia semata.

Mengingat, kehadiran PT. Freeport Indonesia sudah menjadi awal perdebatan yang bermasalah, dimana segala kebijakan hukum Negara atas Papua tak bisa mampu menyelesaikan kekuatan cengraman Freeport.

Tutup PT. Freeport Indonesia. Penutupan Freeport adalah solusi terbaik untuk membentuk suatu system tatanan pengelolaan tambang yang mengedepankan kedaulatan ekonomi nasional dan tentunya dengan pembenahan instrument pertambangan inilah, awal bagi pemenuhan ekologis, penegakan HAM, keadilan ekonomi yang mandiri menuju tatanan masyarakat Papua dapat tentram dan bermartabat didalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kolaborasi kepentingan militer organic maupun non organic dengan penempatan sejumlah satuan di areal tambang bahkan di perkampungan hanyalah proyek Negara yang sia-sia. Sebab, ulah ketidak efisiensi aparatur Negara di Papua terbukti menimbulkan implikasi adanya tragedy kemanusiaan. Sebagian sandi operasi militer digelar tanpa keputusan undang-undang resmi Negara.

Banyak sandi operasi militer di Papua yang digelar secara illegal bahkan melecehkan konstitusi NKRI. Sudah saatnya dikurangi keberadaan militer dengan aktifitas tidak jelas. Dan juga pengurangan aktifitas militer di Tanah Papua juga mengurangi penggunaan dana Negara dan tentunya kontradiksi perlawanan bersenjata semakin mengecil.

Negara harus mengedepankan sanksi terkait kesewenangan siapapun, terutama para pemodal yang se-enaknya merusak tatanan ekologis, hingga pemenuhan HAM yang terkubur akibat dominasi pemdal. Freeport haru di usut kejahatanya
terhadap lingkungan hidup dan Hak Asasi Manusia.

Organisasi masyarakat Papua yang mendukung perjuangan nasional seperti Liga Perjuangan Nasional Rakyat Papua Barat punya cita-cita mendukung penuh pemenuhan kedaulatan rakyat semesta, Rakyat Papua harus berdaulat diatas negerinya untuk menuju kemandirian bangsa yang adil dan bermartabat.Sumber :PoLiTiKaNa

.

Gubernur Papua Kunjungi Daerah Pedalaman

Gubernur dan wakil gubernur papua saat ini baru bangun dari tempat tidurnya..Dimanakah ka’ janji-janji dan visi-misi kk bas pulang kampung,dengan visi-misinya itulah masyarakat papua memilih kk bas,tetapi kenyataan kk bas pulang ke dalam rahimnya PT.Freeport Indonesia saat ini.
Dalam bulan juli 2009 ini Tembagapura papua masyarakat mengalami trauma akibat penembakan beberapa karjawan dan anggota polisi,akibat militer di areal tambang Freeport penuh dengan militer dan masyarakat pribumi papua menyelamatkan diri ke hutan-hutan karena ada penyisiran besar-besaran yang dilakukan oleh pihak militer Indonesia dan kejadian seperti ini Gubernur papua dengan wakil gubernur papua diam begitu saja,sebentara masyarakat di tuduh OPM/Separatis lalu ditangkap sewenang-wenang oleh pihak militer Indonesia.
Sebenarnya pemerintah daerah.
Kujungan ke tembagapura papua ,bukan ke wamena dan kabupaten lain, kenyataan akar persolan ada di PT.Freeport Indonesia ..jadi pemerintah bertangung jawab untuk Tutup PT.Freepoprt Indonesia .
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
JAYAPURA, KOMPAS.com - Gubernur dan Wakil Gubernur (Wagub) Provinsi Papua direncanakan memulai kunjungan kerja ke kampung-kampung pedalaman,terpencil dan terisolasi untuk melihat dari dekat perkembangan kehidupan masyarakat setempat dan mendengar keluh-kesah mereka.
Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Papua, Fred Menufandu di Jayapura, Sabtu (1/8) mengatakan, sejumlah daerah yang akan dikunjungi Gubernur Barnabas Suebu dan para pejabat pemerintah daerah adalah Timika, Enarotali, Waghete, Sugapa dan Ilaga.
Sementara itu, secara terpisah Wagub Alex Hesegem beserta rombongan juga akan mengunjungi Wamena, Tiom dan Kobakma. "Kegiatan kunjungan kerja Gubernur dan Wagub merupakan realisasi kebijaksanaan Pembangunan Provinsi Papua untuk melihat secara langsung perkembangan pembangunan di daerah-daerah terpencil," kata Fred.
Selain itu, para pimpinan daerah ini juga akan berdialog langsung dengan masyarakat setempat untuk mendengarkan keluhan, saran dan kritik berkaitan dengan kegiatan pembangunan yang selama ini berjalan.
Daerah yang menjadi sasaran kunjungan kerja ini terletak di pedalaman Papua, di sekitar wilayah Pegunungan Tengah Papua dengan kondisi geografis yang cukup sulit untuk dijangkau dengan kendaraan darat.
Lebih lanjut Fred menjelaskan, jadwal keberangkatan Gubernur berserta rombongan dimulai pada Selasa (4/8) dari Jayapura menuju Timika dengan menggunakan penerbangan reguler. Di Timika, gubernur direncanakan menginap untuk selanjutnya berangkat ke Enarotali dengan menumpang pesawat Twin Otter.
Pada kesempatan tersebut ikut serta para pejabat pemerintah dari Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), Majelis Rakyat Papua (MRP), Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda), Kepala Dinas Kehutanan, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran (P dan P) dan lain sebagainya.
Dari Enarotali, Gubernur langsung berangkat ke Waghete dengan kendaraan darat. Kunjungan di daerah ini berlangsung dari pagi hingga sore. Dari Wahgete, Gubernur melanjutkan perjalanan ke Sugapa menggunakan Twin Otter. Di sini Gubernur direncanakan menginap untuk selanjutnya berangkat menuju Ilaga dengan pesawat yang sama.
Kunjungan di Ilaga akan berlangsung satu hari dan selanjutnya Gubernur kembali ke Timika untuk berangkat menuju Jayapura.
Sementara itu, jadwal kunjungan kerja Wagub Alex Hesegem bersama Ibu Alex Hesegem direncanakan dimulai pada Senin (3/8) dengan rute Jayapura-Wamena menggunakan pesawat ATR 72. Turut dalam rombongan Wagub di antaranya para pejabat dari DPRP, MRP, Kepala Dinas Perikanan, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial dan lain sebagainya.
Di Wamena, rombongan akan menginap selama satu hari dan pada Selasa (4/8) pagi melanjutkan perjalanan menuju Tiom dengan Twin Otter dan pesawat PC 12. Setelah itu, pada Rabu (5/8), rombongan Wagub akan berangkat ke Kobakma dengan PAC 750 dan Grand Caravan dan direncanakan bermalam di sini.
Perjalanan kembali dari Kobakma ke Jayapura dilakukan pada Kamis (6/8) pagi dengan pesawat yang sama.
"Diharapkan kunjungan kerja Gubernur dan Wagub ke kampung-kampung di pedalaman Papua dapat meningkatkan semangat pembangunan di daerah-daerah terpencil sehingga bisa lebih maju dan berkembang pesat," kata Fred.Sumber:KOMPAS

.

Demo "Rakyat Papua" Tuntut Freeport Ditutup

Belasan masyarakat Papua yang tergabung dalam Liga Perjuangan Nasional Rakyat Papua Barat menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor PT Freeport Indonesia di Plaza 89, Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (31/7).

Mereka menuntut operasi penambangan PT Freeport di wilayah Papua ditutup. Dalam orasinya, pengunjuk rasa menuding Freeport menjadi penyebab konflik sosial di Papua.

Kegiatan PT Freeport yang melakukan penambangan di provinsi paling timur Indonesia tersebut dinilai telah merugikan masyarakat asli Papua.
Massa juga menuding Freeport dengan sengaja menciptakan konflik di wilayah penambangan agar waktu penambangan diperpanjang.

Dalam aksi ini, demonstran juga membentangkan poster dan spanduk protes atas penambangan kawasan emas tersebut. Puluhan polisi diterjunkan untuk menjaga aksi yang berlangsung damai. Aksi ini sempat menimbulkan kemacetan arus lalu lintas di Jalan Rasuna Said, Kuningan.
Sumber : Kompas