DEWAN PRESIDIUM PUSAT LIGA PERJUANGAN NASIONAL RAKYAT PAPUA BARAT

DEWAN PRESIDIUM PUSAT
LIGA PERJUANGAN NASIONAL RAKYAT PAPUA BARAT
( DPP LPNR – PB )
Email: dpp.lpnrp@gmail.com, dpplpnrpb@ymail.com
===============================
SIARAN PERS
DPP LPNR-PB/XI/09

Salam Kedaulatan!

Liga Perjuangan Nasional Rakyat Papua Barat mendukung sepenuhnya HUT Papua 1 Desember 2009 menuju kedaulatan dan kemerdekaan sejati bagi warga Papua dari sorong sampai Merauke. Kibarkan setinggi-tingginya bendera Bintang Kejora di seluruh pelosok Tanah Papua bagian Barat ( sorong hingga Merauke ) untuk menutup PT. Freeport Indonesia demi tegaknya keadilan ekonomi, pengakuan politik masyarakat sipil internasional, pemenuhan HAM dan Ekologis serta ruang demokrasi yang seluas-luasnya bagi rakyat Papua.

Pencetusan 1 Desember sebagai hari kemerdekaan bagi warga Papua dimulai sejak tahun 1961, maka di tahun 2009 adalah hut Papua yang ke-48. Walaupun dianggap berseberangan oleh pemerintahan Indonesia, namun spirit warga Papua tetap berpegang teguh atas cita-cita merdeka dan berdaulat. Maka itulah, kami menyatakan bahwa Papua HARUS MERDEKA dan BERDAULAT.

Bahwa sesuai dengan ideologi LPNR PB yang di tetapkan bersama dalam rapat umum dan konsolidasi demokrasi untuk Papua selama tanggal tiga hingga lima Juli 2009 bercita-cita keluar dari cengraman Neo-Imperialisme, Neoliberalisme dan Kapitalisme Untuk Rakyat Papua Barat yang berdaulat secara politik, Sejahtera secara Ekonomi dan Mandiri dalam Adat dan budaya. Dengan demikian, menetapkan PT. Freeport Indonesia sebagai akar Masalah di Papua.

Melanjutkan cita-cita tersebut sampai siaran pers ini kami keluarkan, pengibaran Bendera Bintang Kejora tetap di lakukan pada tanggal 1 Desember 2009 di 16 wilayah Papua yang digalang oleh para aktivis LPNR-PB. Dewan Presidium Regional ( DPR ) liga di Papua telah memastikan pengibaran bendera yang dilakukan secara serentak untuk menyatakan kepada masyarakat luas bahwa pengibaran bendera untuk menutup PT. Freeport sebagai aksi dan dukungan bagi upaya penyelesaian masalah di Papua secara menyeluruh, terutama soal keberadaan PT. Freeport yang sampai hari ini belum dapat diatasi oleh pemerintahan Kolonialis Indonesia (agen imperialisme ) di Papua.

Perlu diketahui juga, deklarasi kemerdekaan Papua 1 Desember 1961 ternoda atas hegemoni imperialisme AS dengan memasukan PT. Freeport ke Papua. Sampai sekarang praktek aneksasi demokrasi dan kemanusiaan pun menjadi realitas sampai saat ini. Wujud nyata ketidak beresan mengatur Papua oleh Indonesia ini dapat di lihat pada kasus PT. Freeport yang terus memuncak berbagai masalah sosial, politik dan ekonomi bagi Papua. Badan dunia seperti PBB di tahun 1969 menyelenggarakan pemungutan suara ( PEPERA ) yang dilakukan bertentangan dengan aturan PBB sendiri, menghadirkan utussan suku di Papua lalu memilih sangat tidak sejalan dengan prinsip satu orang satu suara ( one man one vote ). Fakta ketidak beresan di Papua terjadi pasca keinginan pemodal AS masuk Papua melalui perantara Indonesia ini, menguburkan semangat kemerdekaan dan kedaulatan rakyat Papua. Maka itulah, realitas Otsus sebagai solusi politis tak mampu mengatasi problem Papua untuk menuju kedaulatan sejati sebab freeport tak pernah di sentuh dalam penyelesaian masalah Papua.

Akhirnya, kepada rakyat Papua di gunung-gunug, lembah-lembah, pesisir dan rimba raya, selamat merayakan hari kemenangan, kibarkan panji Bintang Kejora setinggi-tingginya, menuju cita-cita kedaulatan sejati. Tutup PT. Freeport.

Jakarta, 29 November 2009

Liga Perjuangan Nasional Rakyat Papua Barat
(DPP LPNR-PB)


Arkilaus Arnesius Baho
Ketua Umum

John Okama Wetipo
Sekjen
.

Tiga Perusahaan China Survei Lokasi PLTU Timika

Timika-(ANTARA News)- Tiga perusahaan asal China yang lulus proses prakualifikasi pengerjaan proyek PLTU Timika, Papua pekan lalu melakukan survei ke lokasi pembangunan proyek itu di Pelabuhan Paumako, Distrik Mimika Timur.

Manajer PLN Ranting Timika, Trimanto kepada ANTARA, Selasa menyebutkan tiga perusahaan itu adalah Shangdong Mechine melalui perwakilannya PT Rekadaya, Shangdong Electrical melalui perwakilannya PT Duta Graha Indah dan King Dao melalui perwakilannya PT Eco Teck.

"Menurut informasi yang kami terima ketiga perusahaan yang lulus tahap prakualifikasi itu akan memasukan penawaran ke panitia lelang di PLN Pusat paling lambat 10 Desember," kata Trimanto.

Ia berharap, proses lelang berlangsung lancar agar pengerjaan proyek PLTU Timika yang tertunda sejak 2008 bisa dimulai paling cepat Februari 2010.

Proyek PLTU Timika menggunakan tenaga batu bara berkekuatan 14 mega watt rencananya akan dibangun di sekitar Pelabuhan Paumako

Distrik Mimika Timur di atas lahan seluas 12 hektar yang dihibahkan oleh Pemkab Mimika.

Proyek PLTU Timika merupakan bagian dari program pengadaan 10 ribu mega watt listrik se-Indonesia dengan anggaran mencapai lebih dari Rp200 miliar.

"Kendala utama yang menghambat pelaksanaan proyek ini karena anggaran yang tersedia kurang memadai dibandingkan dengan tingkat kesulitan medan yang ada di Papua," jelas Trimanto.

Selain itu, katanya, keterlambatan pengerjaan proyek PLTU Timika lantaran harus ditender ulang di Jakarta.

Semula kontraktor proyek PLTU Timika dipercayakan kepada PT MBW yang berkedudukan di Jakarta.

Dalam perjalanan, perusahaan itu mundur setelah melakukan survei lokasi pembangunan PLTU Timika di Pelabuhan Paumako.

Krisis listrik di Timika terjadi cukup lama sejak empat tahun silam. Penyebab utama terjadinya krisis listrik karena daya yang tersedia tidak mampu memenuhi kebutuhan warga.

Sepuluh mesin pembangkit milik PLN Timika dan mesin sewa hanya mampu menghasilkan daya sebesar 7,5 mega watt, sedangkan kebutuhan daya setiap hari mencapai 9,6 mega watt.

Dengan kondisi seperti itu, setiap hari PLN Timika melakukan pemadaman bergilir siang dan malam hari selama delapan jam. (*)
Sumber:ANTARA News
.