PERNYATAAN SIKAP DEWAN PRESIDIUM PUSAT LIGA PERJUANGAN NASIONAL RAKYAT PAPUA BARAT ( LPNR-PB )

Salam Kedaulatan!

Liga Perjuangan Nasional Rakyat Papua Barat mendesak pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono segera meletakan jabatanya. Presiden dan Wapres tak bisa diharapkan lagi dalam menjalankan roda pemerintahanya kedepan. Kegagalan SBY-Budiono sudah nyata. Konflik sistimatik dalam areal PT. Freeport Indonesia jelas-jelas tak bisa di ungkap secara bermartabat oleh rezim ini. Pemerintahan SBY-Budiono hanya menjadikan OPM / separatisme sebagai kambing hitam konflik, padahal kasus yang terjadi melibatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam hal ini proyeksi pengamanan kepada militer NKRI.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah terbukti menipu dirinya dan rakyat Indonesia dengan gula-gula pemberantasan korupsi, dimana publik tahu kasus century tak bisa diselesaikan dengan mekanisme instrumen hukum plastik Indonesia. Rakyat Papua butuh keadilan, rakyat Papua butuh kedaulatan bagi pemenuhan ekonomi dan perlindungan aset alamnya. Rezim SBY justeru mengendepankan penjarahan dan perampokan daripada melindungi orang Papua dari penjajahan multi National Coorporation.


LPNR memandang bahwa konflik berkepanjangan di areal PT. Freeport Indonesia belum juga terungkap siapa pelakunya. Pemerintah seenaknya menuduh warga Papua sebagai separatisme aset nasional tanpa suatu bukti nyata. Presiden dan Wapres hanya menjadikan isu separatisme sebagai gula gula politik semata dalam mengedepankan hegemoni “sang “ gurita.

Pemerintahan periode ini hanya menjustifikasi pemerintahan modal daripada memperjuangkan keadilan dan kemakmuran bagi rakyat, khususnya warga Papua. Kami tak lagi percaya kepemimpinan SBY-Budiono mampu menyelamatkan nasib orang Papua, maka itu harus diganti. Orang Papua butuh pemimpin berani dan bukan pemimpin yang tahunya memasukan perusahaan perusak alam saja namun tak mapu dibarengi dengan proteksi yang adil.

Menyambut 100 hari kinerja Pemerintahan SBY saat ini, kegagalan sudah nyata. Bahwa perjuangan menuju Indonesia bersih tak bisa diharapkan dalam gerbong hari ini. Konstitusi Negara jelas jelas memihak kepada kedaulatan dan kemerdekaan rakyat Indonesia, namun oleh pemerintahan neoliberal SBY-Budiono justeru lebih parah nasib warga negara. Kemiskinan meningkat, pengangguran bertambah, perampokan semakin meluas, atas nama negara perusahaan raksasa seenaknya mencuri kekayaan negara begitu saja.

Bagi kami, pemerintahan bersih harus diperjuangkan dalam kerangkan pemberantasan cukong-cukong kekayan alam. Percuma saja kami punya aset kekayaan alam namun dinikmati orang bule. Ini sangat parah, negara yang katanya menjamin orang Papua dalam bingkai NKRI kok tidak mampu menyelamatakan orang Papua dari sapuan Imperialisme internasional.

Cukup sudah Imperialisme internasional membunuh hak politik kami, cukup sudah antek-antekl imperialisme di NKRI membunuh ruang demokrasi dan hak kami menuju kamakmuran, kami butuh kebijakan dan perlindungan negara yang bermartabat. Percuma kami terus berada dalam NKRI tetapi tidak bisa maju, tidak bisa punya ruh demokrasi, tidak bisa memiliki yang kami punya.

Dengan demikian, Liga Perjuangan Nasional Rakyat Papua Barat mendesak Preseiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wapres Boediono SEGERA mundur dari jabatanya. Konstitusi rakyat adalah mutlak dilakukan demi penyelamatan orang banyak. Selamatkan rakyat, bukan selamatkan antek penjajah. Hidup Rakyat, hidup Papua.


Jakarta, 27 Januari 2009

DPP LPNR – PB




Arkilaus Arnesius Baho
Ketua Umum

Jhon Wetipo
Sekjend

Engelberth Marien
Deplu

.

Politisi Demokrat: Penembakan di Freeport Alihkan Isu Lingkungan

Jakarta - Politisi Demokrat meminta perusahaan tambang PT Freeport transparan mengenai prosedur keamanan. Jangan-jangan insiden penembakan hanya pengalihan dari isu lain.

"Saya khawatir ini sebuah grand design mengalihkan isu strategis lainnya dalam pembangunan Papua, termasuk isu kerusakan lingkungan yang sudah menjadi isu global," jelas Anggota Komisi X DPR Diaz Gwijangge dalam siaran pers, Senin (25/1/2010).

Untuk itu, Freeport harus memberikan penjelasan secara transparan terkait prosedur keamanan. Langkah ini diperlukan guna menghindari insiden penembakan yang terus berulang.


"Sirkulasi kekerasan berupa penembakan terhadap warga sipil terus meningkat dan sudah berada pada tingkat yang mencemaskan. Saya minta agar pihak manajemen PT Freeport menjelaskan secara transparan mekanisme dan sistem pengamanannya," jelasnya.

Permintaan anggota DPR asal Papua ini dikemukakan menyusul terjadinya aksi kekerasan berupa penembakan terhadap bus karyawan oleh kelompok tak dikenal di Mile 60-61 ruas Timika-Tembagapura, Papua, Minggu 23 Januari. 2 Anggota Brimob dan 1 warga AS mengalami luka-luka serius.

"Selama ini aksi kekerasan yang kerap terjadi di Papua selalu dituduhkan kepada warga sipil yang diduga sebagai kelompok separatis. Begitu juga kekerasan bahkan penyerangan terhadap Freeport selalu dialamatkan kepada kelompok Kelly Kwalik," terangnya.

Lalu, setelah Kelly Kwalik dibunuh, siapa lagi yang berada di balik penyerangan itu? "Ini yang harus dijelaskan secara transparan kepada masyarakat. Ini juga penting agar tidak membingungkan masyarakat dan demi keamanan yang didambakan masyarakat Papua," papar Diaz.

Diaz menambahkan, pihak Freeport kurang peka dalam memberikan jaminan keamanan yang berbuntut meningkatnya aksi teror berupa penembakan terhadap warga sipil. Hal ini menunjukkan mulai menipisnya penghormatan atas perjuangan masyarakat Papua yang menjunjung tinggi nilai dan martabat kemanusiaan universal.
Sumber:DetilNews
.

Pejabat PT Freeport Dipanggil Komnas HAM

JAKARTA [PAPOS] - Pejabat PT Freeport dipanggil Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Pemanggilan ini terkait kemungkinan adanya konflik di Papua dan aliran dana dari PT Freeport untuk masyarakat Papua.

Tiga petinggi PT Freeport itu diterima Wakil Ketua Komnas HAM, Ridha Shaleh di Kantor Komnas HAM, Jalan Latuharhary, Menteng, Rabu (21/1)lalu.

Menurut, Ridha Shaleh dalam pertemuan dua jam itu ada empat hal yang dibahas, dari empat poin itu ada dua hal yang diduga pemicu potensi konflik yang terjadi Timika terkait PT Freeport.

Empat hal yang dibahas dalam pertemuan dua jam itu yakni: Komnas meminta penjelasan terkait kompensasi 1 persen dari total pendapatan PT Freeport untuk masyarakat Papua; Terkait dana abadi yang diberikan kepada dua suku di Timika yakni Komoro dan Amume; Terkait CSR (Community Social Responsibility) dan Royalti PT Freeport kepada masyarakat Papua.

Dari empat inti pembicaraan itu, ada dua hal yang diduga menjadi potensi konflik di lokasi sekitar PT Freeport. Pertama adalah terkait kompensasi 1 persen. Kedua, lanjut dia, terkait dana abadi atau trust fund dari PT Freeport kepada dua suku di Timika, Komoro dan Amume.

Ridha mengatakan, berdasarkan laporan warga Papua bahwa dana 1 persen itu merupakan kompensasi dari PT Freeport. Tetapi dari hasil pertemuan dengen Freeport, dana 1 persen itu merupakan bagian dari voluntary agreement.

"Bedanya, kompensasi itu kewajiban. Sedangkan voluntary itu sifatnya sukarela yang setiap tahun memang dibayarkan," kata Ridha. Informasi yang diterima Komnas HAM dari masyarakat Papua, bahwa voluntary itu kompensasi bukan sukarela.

"Voluntary agreement ini sendri dirancang tahun 1996 oleh PT Freeport dan Bappenas (Perencanaan Pembangunan Nasional)," kata dia.

Persoalan kedua yang diduga menjadi pemicu menurut Ridha yakni, terkait dana abadi atau trust fund. Dana itu dialirkan ke yayasan-yayasan di Papua yang terkait suku Komoro dan Amume.

"Kami ingin itu menjadi jelas supaya orang mengetahui dana abadi itu merupakan pembayaran kepada dua suku, Amume dan Komoro, terhadap tanah ulayatnya yang digunakan oleh PT Freeport," jelas dia.

Ridha mengatakan, dana yang diberikan kepada dua suku itu nilanya mencapai USD1 juta. "Penggunaannya untuk apa? Itu yang harus dijelaskan oleh yayasan-yayasan itu," kata Ridha.(ant/vv/agi)
.

Sumber: PAPUAPOS

Korban Pertikaian di Kwamki Lama Terus Berjatuhan

TIMIKA--MI: Korban pertikaian antarkelompok warga di Kwamki Lama, Kelurahan Harapan, Timika, Papua, yang terjadi sejak Senin (4/1) petang, terus berjatuhan.

Dua kelompok warga yang bertikai pada Selasa (5/1) sekitar pukul 05.30 WIT kembali saling menyerang dengan menggunakan senjata tajam berupa panah, parang, tombak, katapel, dan senapan angin.

Dalam pertikaian yang berlangsung Selasa pagi, sembilan warga dari dua kubu terluka parah setelah terkena anak panah. Korban yang mengalami luka-luka itu yakni Tarianus Wamang, Yanus Kulla, Demianus Karnginal, Anton Murib, Simson K, Wainus Kogoya, Irianus Kulla, Degalakime Kulla dan Elias Kulla.

Mereka dilarikan ke Rumah Sakit Mitra Masyarakat (RSMM) Timika untuk menjalani perawatan intensif.

Setelah sempat beristirahat untuk makan siang, warga kedua kelompok kembali terlibat saling serang mulai pukul 12.00 hingga pukul 14.00. Empat warga dilaporkan mengalami luka serius setelah tubuh mereka tertembus anak panah. Warga yang terluka itu yakni Edi Komangal, Agus Anggaibak, Yafet Murib, dan Serda Jack Wandagau.

Jack Wandagau adalah Babinsa Kwamki Lama. Ia terluka pada rusuk kirinya karena terkena anak panah. Hingga Selasa petang, warga kedua kubu masih terlibat pertikaian sengit. Area pertikaian berada di sekitar gedung sekolah SDI Kwamki I hingga Kios Panjang Kwamki Lama.

Warga dari kelompok bawah yang dipimpin Deky Murib, Negro Kogoya dan Jakobus Kogoya terlihat menyusun barikade kekuatan di sekitar Gereja GKI Anthiokia. Sedangkan kelompok atas yang dipimpin Karinus Kinal menyusun barikade kekuatan di sekitar Kios Panjang Jalan Mambruk Kwamki Lama. (Ant/OL-01)

TNI/POLRI DAN SETIAP KELOMPOK DENGAN KEPENTINGAN FREEPORT SUDAH MENGHASILKAN KONFLIK ANTAR SUKU DI TIMIKA PAPUA AWAL TAHUN 2010.

Permainan Intejen sudah mulai masuk di masyarakat setiap suku yang ada di Timika papua.Untuk porpokasi masyarakat dengan segala macam cara mulai perang suku,sebentar masalah hanya se-pele dan setiap suku yang ada di Timika sudah pernah sepakat bahwa perang suku tidak boleh lagi ada di timika,tapi inteljen Indonesia dengan segala macam cara sudah berhasil untuk konflik antara masyarakat mulai perang suku awal tahun 2010.

Awal tahun 2010,Nasib yang terburuk bagi rakyat papua.Sebentara PT.Freeport mengeluarkan dana keamanan triliunan rupiah untuk pihak TNI/POLRI yang bertugas di timika kota maupun keamanan Freeport di tembagapura dan operasi tambang pun tetap berjalan,sebentara masyarakat berjatuhan nyawa dimana-mana.Freeport tidak peduli dengan masyarakat pribumi di papua.

Berbagai suku yang datang ke timika karena adanya tambang Freeport.Dengan setiap suku yang ada punya kepentingan,apa lagi perorangan atau kelompok dari luar papua maupun TPN/POLRI;punya masing-masing kepentingan di Freeport ,makalah setiap tahun terjadi perang antar suku.Oleh karena itu rakyat papua barat bersatu dan TUTUP PT.FREEPOT INDONESIA;Ini solusinya perdamaian di papua barat.
=====================================================================================
Sumber :Koran Pertikaian Timika
.