UNDANGAN DAN SERUAN AKSI

PT. FREEPORT TRAGEDI PAPUA TRAGEDI BANGSA “

Selamt datang Presiden Amerika Serikat Barac Hussein Obama ke Indonesia. Bahwa sudah setengah abad lamanya perusahaan Negara anda “ PT. Freeport” berdiri di atas Tanah kami. Tidak ada kemajuan positif yang kami dapatkan dari kehadiran perusahaan raksasa dunia ini. Kami di tindas hak kami, hak kami dirampok oleh perusahaan anda. Keadilan yang bermartabat kami butuhkan saat ini, kami minta perusahaan asal Amerika Serikat di Papua, PT. Freeport harus di tutup dalam kunjungan kenegaraan saat ini.

Pemerintah Indonesia harus membicarakan masalah Freeport dengan Obama sebagai jaminan politik atas penanganan masalah pertambangan asing didalam negeri terutama di Tanah Papua. Sebagaimana telah dilakukan oleh pemerintah melalui KOMNAS HAM. Apresiasi kami bagi jajaran Komisi Nasional HAM yang telah berupaya memanggil para petinggi Freeport untuk mendialogkan masalah Freeport atas masalah yang terjadi. Namun, harus lebih bergigi, bahwa upaya pemanggilan jajaran Freeport oleh KOMNAS HAM sebagai bentuk intervensi lembaga Negara yang patut ditiru oleh elemen Negara lainnya.

Kami pun menyayangkan Protokoler Negara yang tidak mengatur kunjungan kenegaraan Obama ke Timika papua “ medan masalah Freeport”, namun Obama hanya dipastikan mengunjungi wilayah Jakarta -Yogyakarta dan Bali saja. Kami kecewa atas ketidakhadiran Obama di Timika Papua sebab keberadaan Aset vital Amerika ada di Papua. Kami bertanya kepada Obama sebagai peraih Nobel Kemanusiaan ini semestinya dalam perhelataannya yang pertama kali ini rakyat Indonesia melihat secara dekat realitas situasi kemanusiaan dan demokrasi yang terjadi di Papua, terutama areal Freeport di Timika. Inilah kenyataan pahit terus dikubur oleh Obama yang tidak tegas soal perilaku perusahaan milik Negara-Nya “ PT. Freeport Mc Moorant Cooper & Gold / PT. Freeport Indonesia “ yang sudah sekian puluh tahun menimbulkan tragedy ketakutan, terror, konflik dan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Hubungan Freeport dan kejahatan lingkungan hidup suatu masalah mendesak yang juga butuh perhatian serius dari se-orang Obama yang kita kenal menggugah dunia dengan prinsip keadilan dan pemenuhan HAM.


Disatu sisi, Rakyat papua menduga bahwa tujuan kedatangannya tidak lain adalah untuk memperkuat rezim neoliberal-koruptor Susilo Bambang Yudhoyono. Kami tidak berharap banyak kehadiran Obama di Indonesia memberi ruang bagi perubahan nasib orang Papua dan Indonesia khususnya, tetapi kehadiran Obama semata-mata hanyalah ajang konsolidasi korporasi yang terus menggenggam keutuhan rakyat kami, kehadirannya justeru memberi ruang bagi matinya kemerdekaan demokrasi dan keutuhan hidup masayarakat adat kami, sebaba dipastikan sepeninggal kunjungan Obama, sudah pasti roda investasi bertambah di Papua.


TUNTUTAN

1.SEGERA TUTUP PT. Freeport di Papua. Pemerintahan Amerika Serikat dibawah genggaman Obama sama saja wataknya bila Presiden Obama yang baru tidak mampu menggugurkan hegemoni Investasi Amerika di Negara lain seperti PT. Freeport di Papua harus di ubah mulai dengan keputusan moral seorang Obama sebagai presiden Negara adidaya ini.

2.Kami mempertanyakan protokoler Negara yang tidak menjawalkan kunjungan Obama ke Timika-Papua, sebab perusahaan AS terbesar beridiri di Papua dan bukan di Jakarta –Yogyakarta,Bali.

3.Mengutuk dengan keras Join Konsensus AS-Indonesai yang se-enaknya memasukan investasi baru di Tanah Papua tanpa proteksi kedaulatan ekonomi dan keutuhan rakyat kami.

4.Liga Perjuangan Nasional Rakyat Papua Barat ( LPNR-PB ) meminta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia segera memanggil Petinggi Freeport pusat MR. Jimm Bob Moffet untuk menghadap dalam rangka klarifikasi masalah kemanusiaan yang terjadi akibat operasi Freeport selama setengah abad di Papua.

5.Mengajak semua Pihak untuk terlibat penuh dalam upaya penyelesaian masalah Freeport sebagai akar masalah di Papua guna mencari solusi bermartabat bagi pemenuhan hidup orang Papua. Kami minta Pemerintah fokus urus masalah Freeport di Papua, sebab Freeport biang kerok tragedy di Tanah Papua.
Berhubungan dengan kedatangan Presiden Amerika Serikat Barac Obama ,pada bulan maret /2010 ;maka kami dari panitia aksi demo damai untuk mengundang kawan-kawan papua se-jawa dan bali,untuk bergabung dalam aksi damai akan dilaksanakan pada.


Hari/Tanggal : 19 Maret/2010
Tempat Aksi : Kantor Freeport Plaza 89 Kuningan Jakarta
Jam : 09,30-Selesai
Titik Kumpul : Kampung Melayu , UKI, PGC, Mampang
Star : Perampatan Mampang Jakarta Selatan Ke Kantor Freeport
Plaza 89,Kuningan.


Demikian seruan ini kami keluarkan di Jakarta ,18 Maret/2010

Hormat Kami
Panitia Aksi.


Victor Kogoya
Ketua


John Okama wetipo
Sekretaris


Dewan Presidium Pusat Liga Perjuangan Nasional Rakyat Papua Barat.
( DPP LPNR-PB )


Arkilaus Arneus Baho
Ketua Umum


John Okama Wetipo
Sekjen
.

PERNYATAAN SIKAP ( LPNR-PB ) TERKAIT KEDATANGAN BARAC HUSEIN OBAMA KE INDONESIA

PERNYATAAN SIKAP
PT. FREEPORT TRAGEDI BANGSA PAPUA BARAT!

Jakarta, (19/3) Selamat datang Presiden Amerika Serikat Barac Hussein Obama ke Indonesia. Bahwa sudah setengah abad lamanya perusahaan Negara anda “ PT. Freeport” berdiri di atas Tanah kami Papua Barat. Tidak ada kemajuan positif yang kami dapatkan dari kehadiran perusahaan raksasa dunia ini. Kami di tindas hak kami, hak kami dirampok oleh perusahaan anda. Keadilan yang bermartabat kami butuhkan saat ini, kami minta perusahaan asal Amerika Serikat di Papua Barat, PT. Freeport harus di Tutup Total dalam kunjungan kenegaraan saat ini.

Perlu Tuan Presiden Obama ketahui bahwa, Freeport masuk ke Papua Barat dan melakukan eksplorasi 1967 secara ilegal dengan mengabaikan Hak-Hak Politik dan Hak-Hak hulayat atas tanah kami. Perlu Tuan ketahui bahwa, Sejak militer Indonesia melakukan invansi 1963 ke Papua Barat, wialyah tanah kami di klaim oleh pemerintah Indonesia sebagai wilayah keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ironisnya setelah konspirasi politik busuk di di lakukan antara pemerintah Indonesia – Amerika Serikat (AS) dan Belanda, Hak-hak Politik rakyat Papua Barat di rampas dan di gadaikan melalui rekayasa Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA 1969). Kini rakyat Papua Barat telah sadar bahwa Freeport merupakan akar kejahatan konflik politik, sosial, dan budaya di Papua Barat. Rakyat Papua Barat mendesak juga kepada Pemerintah Indonesia harus membicarakan masalah Freeport dengan Obama sebagai jaminan politik penyelesaian konflik di Papua Barat. Sebagaimana telah dilakukan oleh pemerintah melalui KOMNAS HAM. Apresiasi kami bagi jajaran Komisi Nasional HAM yang telah berupaya memanggil para petinggi Freeport untuk mendialogkan masalah Freeport atas masalah yang terjadi. Namun, harus lebih bergigi, bahwa upaya pemanggilan jajaran Freeport oleh KOMNAS HAM sebagai bentuk intervensi lembaga Negara yang patut ditiru oleh elemen Negara lainnya.


Kami pun menyayangkan Protokoler Negara yang tidak mengatur kunjungan kenegaraan Obama ke Papua Barat “ medan masalah Freeport”, namun Obama hanya dipastikan mengunjungi wilayah Jakarta -Yogyakarta dan Bali saja. Kami kecewa atas ketidakhadiran Obama di Papua Barat sebab keberadaan Aset vital Amerika ada di Papua Barat. Kami bertanya kepada Obama sebagai peraih Nobel Kemanusiaan ini semestinya dalam perhelataannya yang pertama kali ini Masyarakat Internasional melihat secara dekat realitas situasi kemanusiaan dan demokrasi yang terjadi di Papua Barat, terutama pembungkaman terhadap kejahatan sejarah integrasi dan pelanggaran HAM di areal Freeport di Timika. Inilah kenyataan pahit terus dikubur oleh Obama yang tidak tegas soal perilaku perusahaan milik Negara-Nya “ PT. Freeport Mc Moorant Cooper & Gold / PT. Freeport Indonesia “ yang sudah sekian puluh tahun menimbulkan tragedy ketakutan, terror, konflik dan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Hubungan Freeport dan kejahatan lingkungan hidup suatu masalah mendesak yang juga butuh perhatian serius dari se-orang Obama yang kita kenal menggugah dunia dengan prinsip keadilan dan pemenuhan HAM.

Disatu sisi, LPNR-PB juga menduga bahwa tujuan kedatangannya tidak lain adalah untuk memperkuat rezim neoliberal-koruptor Susilo Bambang Yudhoyono. Kami tidak berharap banyak kehadiran Obama di Indonesia memberi ruang bagi perubahan nasib orang Papua Barat, tetapi kehadiran Obama semata-mata hanyalah ajang konsolidasi korporasi yang terus menggenggam keutuhan rakyat kami, kehadirannya justeru memberi ruang bagi matinya kemerdekaan demokrasi dan keutuhan hidup masayarakat adat kami, sebab dipastikan sepeninggal kunjungan Obama, sudah pasti roda investasi bertambah di Papua Barat.

Dengan demikian Liga Perjuangan Nasional Rakyat Papua Barat menyatakan pendapat terbuka atas kunjungan Obama diataranya;

1. SEGERA TUTUP PT. Freeport di Papua Barat. Pemerintahan Amerika Serikat dibawah genggaman Obama sama saja wataknya bila Presiden Obama yang baru tidak mampu menggugurkan hegemoni Investasi Amerika di Negara lain seperti PT. Freeport di Papua Barat harus di ubah mulai dengan keputusan moral seorang Obama sebagai presiden Negara adidaya ini.

2. Kami mempertanyakan protokoler Negara yang tidak menjadwalkan kunjungan Obama ke Papua Barat, sebab perusahaan AS terbesar beridiri di Papua Barat dan bukan di Jakarta, Yogyakarta dan bali.

3. Mengutuk dengan keras Join Konsensus AS-Indonesai yang se-enaknya memasukan investasi baru di Tanah Papua Barat tanpa proteksi kedaulatan Politik, ekonomi dan keutuhan rakyat kami.

4. Liga Perjuangan Nasional Rakyat Papua Barat ( LPNR-PB ) meminta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia segera memanggil Petinggi Freeport pusat Mr. Jimm Bob Moffet untuk menghadap dalam rangka klarifikasi masalah kemanusiaan yang terjadi akibat operasi Freeport selama setengah abad di Papua Barat.

5. Mengajak semua Pihak untuk terlibat penuh dalam upaya penyelesaian masalah Freeport sebagai akar konflik masalah di Papua Barat guna mencari solusi bermartabat bagi pemenuhan hidup bangsa Papua Barat. Kami minta Pemerintah fokus urus masalah pelanggaran HAM secara menyeluruh dan pada khususnya terkait dengan status keberadaan Freeport di Papua Barat, sebab Freeport biang kerok tragedy di Tanah Papua Barat.
6. Menyeruhkan kepada pemerintah Indonesia –Amerika Serikat (AS) – Belanda dan Masyarakat Internasional lainnya mendesak Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB) meninjau kembali rekayasa Referendum (PEPERA 1969) dengan cara menggelar Referendum ulang sebagai alternatif penyelesaian konflik di Papua Barat.
Demikian pernyataan sikap ini kami buat, dengan sesungguh-sungguh atas nama Tanah dan tulang belulang rakyat Papua Barat yang telah mati di medan pertempuran mendahului kita dan yang sedang berjuang serta anak – anak cucu kita di kemudian hari.

Jakarta,19 Maret/2010

Liga Perjuangan Nasional Rakyat Papua Barat (L PNR-PB ).

Arkilaus Arnesus Baho
Ketua Umum DPP LPNR-PB

John Okama Wetipo
Sekjen DPP LPNR-PB

.

Satu Harapan, Tiga Petisi untuk Obama

JAKARTA - Menjelang kunjungan Presiden Amerika Serikat Barack Obama ke Indonesia, sejumlah Organisasi Masyarakat (Ormas), yang terdiri dari Liga Perjuangan Nasiaonal Papua Barat (LPNR-PB), Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua Se-Indonesia (AMPTI), Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dan Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) mendesak Obamauntuk mengentikan masalah Freeport.

Sekjen LPNR-PB, John Okama menyayangkan rencana kedatangan Obama ke Indonesia tidak mengunjungi daerah Timika Papua.

“Harusnya Obama bisa datang langsung ke Timika karena aset vital Amerika ada di Papua, harusnya Obama bisa melihat langsung realitas situasi kemanusian dan demokrasi yang terjadi di Papua, terutama areal Freeport di Timika,” katanya saat di temui di kantor walhi, Jakarta , Rabu(10/3).

Jhon menilai Obama yang dikenal menggugah dunia dengan prisip keadilan dan pemenuhan HAM menutup mata atas kerusakan dan dugaan pelanggaran HAM yang terjadi di areal tambang Freeport yang jelas-jelas sangat merugikan masyarakat Papua.

“Sudah sekian puluh tahun Freeport menimbulkan tragedi ketakutan, terror konflik, dan pelanggaran HAM. Hubungan Freeport dan kejahatan lingkungan hidup suatu masalah yang butuh perhatian serius dari seorang Obama,” ucap John.

Selain itu menurut John kedatangan Obama ke Indonesia tak begitu penting bagi kemajuan dan pertumbuhan demokrasi, HAM dan pemenuhan ekologi di Papua.

Oleh karena itu, LSM Papua menyampaikan pendapat terbuka atas kunjungan Obama, yakni:

Pertama Pemerintah Amerika dibawah Obama sama wataknya bila Ia tidak mampu menggugurkan hegemoni investasi Amerka di Negara lain seperti PT Freeport Papua.

Kedua kami mempertanyakan protokoler Negara yang tidk menjadwalkan kunjungan Obama ke Timika Papua, sebab Freeport berada di Timika bukan di Jakarta .

Ketiga kami mengutuk keras joint konsul AS-Indonesia yang seenaknya memasukan investasi baru di tanah papua tanpa proteksi kedaulatan ekonomi dan keutuhan rakyat Papua.ke empat kami LPNR-PB akan terlibat penuh dan memobilisasi masa untuk mendesak semua kalangan agar segera menutup Freeport. (PME-01/SGT)
Sumber:PME-Indonesia
.

KONFRENSI PERS ,PENYAMBUTAN KEDATANGAN PRESIDEN AS,BARACK OBAMA ,KE INDONESIA !

Jakarta-(LigaPapua.pos)-Kamis, 4 maret 2010,Jam 11,00-12,30 WIB,T tempat di kantor WALHI Pusat Jakarta selatan.Terkait dengan kedatangan Presiden Amerika Serikat Barack Okama ke Indonesia bulan maret 2010,maka Sekjen Dewan Presidium Pusat Liga Perjuangan Nasional Rakyat Papua Barat.Dalam konfrensi pers menyatakan bahwa.Dalam kontrak karja PT.Freeport Indonesia,besaran Royalty Emas hanya 1%,sebentara Royalty Emas PT.Newmont Nusa Tenggara 3% dan Royalty Emas untuk PT.Aneka Tambang (ANTAM); juga 3% produksi Emas.PT.Freeport Indonesia sangat besar 90-100 ton pertahun.Apakah pemerintah Indonesia /ESDM tidak bisa melakukan renegosiasi atas besaran Royalty.


1. BUMN dan KK yang lain membayar Royalty lebih besar 3%.
2. Masa produksi PT.Freeport ,sudah cukup lama,40 Tahun artinya,PT.Freeport Indonesia tidak mensejhatrakan rakyat papua,yang ada hanya membawa akar persoalan di tanah papua.dari tahun 1967-2010.
3. Penyambutan Kedatangan Presiden Amerika Serikat ke Indonesia bulan maret 2010,maka. Dibawa komando, Liga Perjuangan Nasional Rakyat Papua Barat (LPNR-PB);Dengan tegas ,Presiden Ameriak Serikat Barack Obama.Bahwa,Segera Tutup.PT.Freeport Indonesia.
4 .Sebelum kedatangan Presiden Amerika Serikat Barack Obama ke Indonesia,Rakyat papua akan menduduki kantor PT.Freeport Indonesia,dan Kedutaan Amerika Serikat ,di Jakarta Pusat.

TUTUP.PT.FREEPORT INDONESIA !
Jakarta,4 Maret 2010

Dewan Presidium Pusat
Liga Perjuangan Nasional Rakyat Papua Barat
(DPP LPNR-PB)


Arkilaus Arnesius Baho
Ketua


John Okama Wetipo
Sekjen

.

DEWAN PRESIDIUM PUSAT LIGA PERJUANGAN NASIONAL RAKYAT PAPUA BARAT (DPP LPNR-PB)

No : 12/DPP-UND/2010
Hal : Undangan

Kepada,Yth , Kawan-Kawan Se-Perjuangan
Di-
T e m p a t

Dengan hormat
Rakyat papua menilai kehadiran Presiden Amerika Serikat Barack Husain Obama di bulan Maret 2010,ada kekawatiran dari rakyat papua bahwa kedatangan Presiden Amerika Serikat Barack H.Obama pasti dengan kepentingan Ekonmi dan pada khususnya PT.Freeport Indonesia ,termasuk tambang raksasa milik AS .yang ada di tanah papua.Oleh sebab itu kami dari Dewan Presidium Pusat Liga Perjuangan Nasional Rakyat Papua Barat (DPP LPNR-PB); akan laksanakan confrensi Pers pada.


Hari/Tanggal : Kamis 4 Maret 2010
Tempat : Kantor WALHI Jakarta Selatan
Pukul : 09.30-Selesai
Isue : 1.Freeport Belum Mampu Sejahterakan Rakyat Papua
2.Tutup PT.Freeport Indonesia

Nara Sumber :1. Bapak Drs.Ali.M.Kastella,Anggota DPR.RI,Komisi VII
2. Direktur WALHI Bapak Berry Nahdian Furqan
3. John Okama Wetipo, Sekjen DPP LPNR-PB

Demikian undangan confrensi pers kami,atas kesediaanya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta 02 Maret /2010
H o r m a t K a m i

Arkilaus Arneus Baho
Ketua DPP LPNR-PB

John Okama Wetipo
Sekjen DPP LPNR-PB


.

Mempertimbangkan Freeport Diskusi Dengan Departemen Kehutanan Izin Over Row

Setelah menerima dua peringatan dari Departemen Kehutanan, PT Freeport Indonesia telah menunjukkan bahwa mungkin terbuka untuk memperoleh izin tambang di kawasan hutan lindung dimana telah pertambangan selama bertahun-tahun.

Dalam sebuah pernyataan pada hari Rabu, juru bicara perusahaan Moerdijat kata Budiman Freeport Indonesia, anak perusahaan penambang raksasa Amerika Serikat Freeport-McMoRan Copper & Gold, bersedia untuk membahas memperoleh sebuah "meminjam izin penggunaan tanah di beberapa wilayah di kontrak kerja pertambangan. "


Freeport mulai pertambangan di Grasberg besar tambang tembaga dan emas di kawasan hutan lindung di Papua pada tahun 1988. Freeport menyatakan pemerintah telah secara efektif telah pertambangan secara ilegal sejak tahun 2004, ketika sebuah peraturan hukum Pengganti (Perppu) dibebaskan 13 penambang, termasuk Freeport, dari tahun 1999 larangan penambangan di hutan lindung asalkan mereka peroleh "meminjam-gunakan izin" dari pelayanan.

Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan mengatakan kepada parlemen pada hari Senin bahwa kementerian telah mengeluarkan dua peringatan ke penambang karena tidak memperoleh izin tambang di wilayah seperti ini.

Budiman mengatakan Freeport bersedia berunding dengan pelayanan, tetapi mengingatkan bahwa pertambangan Freeport kontrak kerja ditandatangani sebelum Undang-undang Kehutanan tahun 1999 disahkan dan bahwa Perppu tahun 2004 menyatakan bahwa semua kegiatan pertambangan izin atau perjanjian pertambangan yang sudah ada sebelum pelepasan dengan Perppu dan hukum tahun 1999 akan tetap efektif.

Ketika dihubungi oleh Jakarta Globe, Budiman menolak untuk menguraikan mengapa perusahaan akan terbuka untuk negosiasi.

Namun, ia mengatakan Departemen Kehutanan kritik tidak merugikan perusahaan.

"Proses produksi berjalan normal," katanya.

Pada hari Rabu, Zulkifli berkata: "Kami akan menunggu [untuk Freeport proposal], karena mereka harus mengajukan izin jika mereka ingin menggunakan kawasan hutan."

Sementara itu, Firman Soebagyo, wakil ketua DPR Komisi IV, yang mengawasi kehutanan dan pertanian, mengatakan komisi berencana mengunjungi kawasan tambang Freeport bulan depan untuk mengevaluasi apakah perusahaan telah melakukan reklamasi bekas areal pertambangan untuk menghindari kerusakan lingkungan.
.
Sumber :Cepos