Referendum Mutlak!

Oleh: Victor Kogoya)

Prakarsa Koteka (1)

Komunikasi politik terselubung sepanjang sejarah telah melahirkan bencana korban bagi pemilik hak atas wilyah teritorial dan lintas geografis, insiden ini telah memberikan pengalaman sejarah pahit hampir di setiap belahan Negara manapun yang terlbat dalam persengketahan yang berkaitan erat dengan hak-hak Politik maupun Ekonomi , Sosial, dan Budaya (EKOSOB) pada wilyah tertentu. Latar belakang komunikasi politik terselubung tersebut lahir sebagai sikap egoilistik dan invailistik manusia yang cenderung mempunyai keinginan nafsu yang kuat sebagai dalang karateristik ekspansi Penguasaan dan Eksploitasi (Penjajahan).

Dua karekter dalam tanda kutip “Penguasaan dan Eksploitasi adalah alasan utama guna menghancurkan tatanan masyarakat pada wilyah tertentu. Paradigma ini juga telah di perankan Ir. Soekarno melalui retorika politiknya yang di perankan untuk menggerakan pasukan Milisi hitam sebagai pasukan Tentara Militer Indonesia untuk menginvansi Papua Barat 1963. Sejak pendudukan Tentara Militer berhasil dilakukan di seluruh wilayah Papua Barat, taktik komunikasi politik terselubung semakin legal dalam prakteknya melampaui batas – batas nilai kemanusiaan.

Papua Barat telah lama menjadi wilayah lahan konflik, konflik berkepanjangan antar rezim NKRI dan Nedehrland yang terkait kuat dengan kepentingan atas hak Penguasaan dan Eksploitasi, konfrontasi ini terjadi sebelum penetapan status hak politik rakyat Papua Barat untuk secara mandiri dan berdaulat mengatur wilayah adminitrasi kenegaraanya sebagai pemilik hak tunggal.

Lantas sampai sekarang konflikpun telah semakin membludak dan mengakar, yang secara terus menerus masih melahirkan dendam yang tidak akan pernah mudah terhapus dari memori bangsa Papua Barat atas sejarah pembantaian massal yang telah melahirkan pembungkaman atas hak-hak politik sebagai hak warga Negara Papua Barat. Hal ini adalah catatan sejarah hitam utama dan terutama yang telah menjadi akar kesadaran politik rakyat Papua Barat yang secara terus menerus di tuangkan dalam dedikasi perjuangan menuju cita-cita pembebasan nasional dan kemerdekaan sejati yaitu Papua Merdeka yang aman, adil dan sejahtera.


Trilogi Papua Merdeka: Aman, Adil dan Sejahtera adalah tujuan akhir dari konsep perjuangan menghapuskan sepak terjang rezim kolonialisme Indonesia dan imperialisme Amerika Serikat (AS) dan sekutu-sekutunya di Papua Barat. Pencernaan idiologi perjuangan telah terpatri walaupun belum sempurna untuk dapat di jelaskan secara mendetail namun tuntutan dan praktek di lapangan telah menjadi issu sentral bersama yang sistematis dan terorganisir. Hal ini patut di akui oleh semua pihak dan elemen terutama pemerintahan rezim NKRI (SBY-Budieono) dalam merespon solusi penyelesaian konflik di Papua Barat.

Mencari formulasi sebagai alternative perdamaian adalah melibatkan seluruh komponen rakyat Papua Barat tanpa menunjukan perwakilan dari masing-masing kelompok komunitas dalam pengusungan bakal calon perdamaian secara demokratis, benar, tepat, konfrehensip dan bermartabat. Esensi dari pada keterlibatan seluruh komponen rakyat Papua Barat dalam mencar formulasi perdamaian konflik adalah dengan menggelar pertemuan terbuka secara universal berladaskan nilai-nilai hukum social – politik humanis, kebebasan berpartisipasi warga Negara Papua Barat untuk menyatakan hak politiknya melalui mekanisme pemilihan langsung umum dan bebas. (18/02/10)

Prakarsa Koteka
.