PERNYATAAN SIKAP DEWAN PRESIDIUM PUSAT LIGA PERJUANGAN NASIONAL RAKYAT PAPUA BARAT ( LPNR-PB )

Salam Kedaulatan!

Liga Perjuangan Nasional Rakyat Papua Barat mendesak pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono segera meletakan jabatanya. Presiden dan Wapres tak bisa diharapkan lagi dalam menjalankan roda pemerintahanya kedepan. Kegagalan SBY-Budiono sudah nyata. Konflik sistimatik dalam areal PT. Freeport Indonesia jelas-jelas tak bisa di ungkap secara bermartabat oleh rezim ini. Pemerintahan SBY-Budiono hanya menjadikan OPM / separatisme sebagai kambing hitam konflik, padahal kasus yang terjadi melibatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam hal ini proyeksi pengamanan kepada militer NKRI.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah terbukti menipu dirinya dan rakyat Indonesia dengan gula-gula pemberantasan korupsi, dimana publik tahu kasus century tak bisa diselesaikan dengan mekanisme instrumen hukum plastik Indonesia. Rakyat Papua butuh keadilan, rakyat Papua butuh kedaulatan bagi pemenuhan ekonomi dan perlindungan aset alamnya. Rezim SBY justeru mengendepankan penjarahan dan perampokan daripada melindungi orang Papua dari penjajahan multi National Coorporation.


LPNR memandang bahwa konflik berkepanjangan di areal PT. Freeport Indonesia belum juga terungkap siapa pelakunya. Pemerintah seenaknya menuduh warga Papua sebagai separatisme aset nasional tanpa suatu bukti nyata. Presiden dan Wapres hanya menjadikan isu separatisme sebagai gula gula politik semata dalam mengedepankan hegemoni “sang “ gurita.

Pemerintahan periode ini hanya menjustifikasi pemerintahan modal daripada memperjuangkan keadilan dan kemakmuran bagi rakyat, khususnya warga Papua. Kami tak lagi percaya kepemimpinan SBY-Budiono mampu menyelamatkan nasib orang Papua, maka itu harus diganti. Orang Papua butuh pemimpin berani dan bukan pemimpin yang tahunya memasukan perusahaan perusak alam saja namun tak mapu dibarengi dengan proteksi yang adil.

Menyambut 100 hari kinerja Pemerintahan SBY saat ini, kegagalan sudah nyata. Bahwa perjuangan menuju Indonesia bersih tak bisa diharapkan dalam gerbong hari ini. Konstitusi Negara jelas jelas memihak kepada kedaulatan dan kemerdekaan rakyat Indonesia, namun oleh pemerintahan neoliberal SBY-Budiono justeru lebih parah nasib warga negara. Kemiskinan meningkat, pengangguran bertambah, perampokan semakin meluas, atas nama negara perusahaan raksasa seenaknya mencuri kekayaan negara begitu saja.

Bagi kami, pemerintahan bersih harus diperjuangkan dalam kerangkan pemberantasan cukong-cukong kekayan alam. Percuma saja kami punya aset kekayaan alam namun dinikmati orang bule. Ini sangat parah, negara yang katanya menjamin orang Papua dalam bingkai NKRI kok tidak mampu menyelamatakan orang Papua dari sapuan Imperialisme internasional.

Cukup sudah Imperialisme internasional membunuh hak politik kami, cukup sudah antek-antekl imperialisme di NKRI membunuh ruang demokrasi dan hak kami menuju kamakmuran, kami butuh kebijakan dan perlindungan negara yang bermartabat. Percuma kami terus berada dalam NKRI tetapi tidak bisa maju, tidak bisa punya ruh demokrasi, tidak bisa memiliki yang kami punya.

Dengan demikian, Liga Perjuangan Nasional Rakyat Papua Barat mendesak Preseiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wapres Boediono SEGERA mundur dari jabatanya. Konstitusi rakyat adalah mutlak dilakukan demi penyelamatan orang banyak. Selamatkan rakyat, bukan selamatkan antek penjajah. Hidup Rakyat, hidup Papua.


Jakarta, 27 Januari 2009

DPP LPNR – PB




Arkilaus Arnesius Baho
Ketua Umum

Jhon Wetipo
Sekjend

Engelberth Marien
Deplu

.