MENGECAM PENEMBAKAN WARGA SIPIL DI TIMIKA TUTUP PT. FREEPORT SEKARANG JUGA.

DEWAN PRESIDIUM PUSAT
LIGA PERJUANGAN NASIONAL RAKYAT PAPUA BARAT
( DPP LPNR – PB )
Email: dpp.lpnrp@gmail.com, dpplpnrpb@ymail.com
===============================
SIARAN PERS
DPP/XII/2009/LPNR-PB

MENGECAM PENEMBAKAN WARGA SIPIL DI TIMIKA
TUTUP PT. FREEPORT SEKARANG JUGA.

Salam Kedaulatan!

Liga Perjuangan Nasional Rakyat Papua Barat mengecam penembakan terhadap Tokoh Papua Kelly Kwalik bersama tujuh warga Papua lainnya di Timika Papua. Insiden penggrebekan yang menewaskan delapan warga Papua ditengah upaya berbagai pihak untuk menuntut pengusutan kasus terror di areal PT. Freeport yang berlangsung enam bulan tanpa solusi martabat yang dihasilkan.

LPNR PB juga memastikan bahwa Tuan Kelly Kwalik benar tewas tertembak dalam penggrebekan tersebut. Insiden tersebut terjadi pada pukul tiga dinihari 16 Desember 2009 di Gorong-gorong dua Kabupaten Mimika Papua. Dari delapan warga yang digrebek, dua orang berhasil lolos, enam diantaranya tewas tertembak. Korban adalah Kelly Kwalik,

Pereni Kwalik, Noni Dikin dan Agusta Wandik. Densus 88 Polri dalam penggrebekan tersebut menggunakan dua buah mobil Polisi dan tujuh kendaraan milik PT. Freeport Indonesia.

Tragedi kemanusiaan sejak kehadiran PT. Freeport Indonesia di Mimika punya sumbangsih bagi praktik berbagai peristiwa kemanusiaan yang terjadi. Pemerintah Indonesia seakan tak berbuat apa-apa dalam menangani masalah di Freeport dan Papua seluruhnya. Kasus operasi militer di areal PT. FI bukan hal baru, bahwa semuanya dilakukan demi pengamanan asset Negara dengan menguburkan prinsip kemanusiaan dan keadilan bagi warga Papua. Itulah realitas yang terjadi semenjak kasus-kasus kemanusian di areal Freeport. Kasus penembakan di tahun 2001 silam pun berakhir dengan penjara tujuh warga Papua dan menewaskan Anthonius Wamang, sampai peristiwa sekarang sama saja, bahwa investigasi kasus terror di Freeport dan tuntutan warga Papua mrnutup PT. FI dijawab oleh Negara Indonesia dengan pembunuhan nyawa warga Papua.

Freeport sebagai tangan tak kelihatan harus bertanggungjawab atas insiden ini. LPNR PB menduga, dukungan dana 8,1 juta USD kepada militer Indonesia adalah bukti dukungan dana bagi operasi anti kemanusiaan yang berakhir dengan menewaskan enam warga Mimika. Pemerintah Indonesia segera membentuk suatu Peraturan Perundang-undangan ( PERPU ) untuk menutup PT. Freeport di Papua guna perbaikan kontrak dan pemulihan entitas demokrasi orang Papua. PERPU harus memihak pada restorasi ekologi dan kedaulatan ekonomi nasional. Desakan penerbitan perpu juga harus di keluarkan Negara untuk mencegah timbulanya protes warga sipil semenjak tewasnya warga Papua dimaksud.

Demikian Siaran pers ini kami berikan, semoga semangat kita adalah kedaulatan dapat terpatri.

Jakarta, 16 Desember 2009

DPP LPNR PB

Arkilaus Arnesius Baho
Ketua Umum


Jhon Wetipo
Sekjend


Engelberth Marien
DEPLU
.