Satu Harapan, Tiga Petisi untuk Obama

JAKARTA - Menjelang kunjungan Presiden Amerika Serikat Barack Obama ke Indonesia, sejumlah Organisasi Masyarakat (Ormas), yang terdiri dari Liga Perjuangan Nasiaonal Papua Barat (LPNR-PB), Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua Se-Indonesia (AMPTI), Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dan Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) mendesak Obamauntuk mengentikan masalah Freeport.

Sekjen LPNR-PB, John Okama menyayangkan rencana kedatangan Obama ke Indonesia tidak mengunjungi daerah Timika Papua.

“Harusnya Obama bisa datang langsung ke Timika karena aset vital Amerika ada di Papua, harusnya Obama bisa melihat langsung realitas situasi kemanusian dan demokrasi yang terjadi di Papua, terutama areal Freeport di Timika,” katanya saat di temui di kantor walhi, Jakarta , Rabu(10/3).

Jhon menilai Obama yang dikenal menggugah dunia dengan prisip keadilan dan pemenuhan HAM menutup mata atas kerusakan dan dugaan pelanggaran HAM yang terjadi di areal tambang Freeport yang jelas-jelas sangat merugikan masyarakat Papua.

“Sudah sekian puluh tahun Freeport menimbulkan tragedi ketakutan, terror konflik, dan pelanggaran HAM. Hubungan Freeport dan kejahatan lingkungan hidup suatu masalah yang butuh perhatian serius dari seorang Obama,” ucap John.

Selain itu menurut John kedatangan Obama ke Indonesia tak begitu penting bagi kemajuan dan pertumbuhan demokrasi, HAM dan pemenuhan ekologi di Papua.

Oleh karena itu, LSM Papua menyampaikan pendapat terbuka atas kunjungan Obama, yakni:

Pertama Pemerintah Amerika dibawah Obama sama wataknya bila Ia tidak mampu menggugurkan hegemoni investasi Amerka di Negara lain seperti PT Freeport Papua.

Kedua kami mempertanyakan protokoler Negara yang tidk menjadwalkan kunjungan Obama ke Timika Papua, sebab Freeport berada di Timika bukan di Jakarta .

Ketiga kami mengutuk keras joint konsul AS-Indonesia yang seenaknya memasukan investasi baru di tanah papua tanpa proteksi kedaulatan ekonomi dan keutuhan rakyat Papua.ke empat kami LPNR-PB akan terlibat penuh dan memobilisasi masa untuk mendesak semua kalangan agar segera menutup Freeport. (PME-01/SGT)
Sumber:PME-Indonesia
.

KONFRENSI PERS ,PENYAMBUTAN KEDATANGAN PRESIDEN AS,BARACK OBAMA ,KE INDONESIA !

Jakarta-(LigaPapua.pos)-Kamis, 4 maret 2010,Jam 11,00-12,30 WIB,T tempat di kantor WALHI Pusat Jakarta selatan.Terkait dengan kedatangan Presiden Amerika Serikat Barack Okama ke Indonesia bulan maret 2010,maka Sekjen Dewan Presidium Pusat Liga Perjuangan Nasional Rakyat Papua Barat.Dalam konfrensi pers menyatakan bahwa.Dalam kontrak karja PT.Freeport Indonesia,besaran Royalty Emas hanya 1%,sebentara Royalty Emas PT.Newmont Nusa Tenggara 3% dan Royalty Emas untuk PT.Aneka Tambang (ANTAM); juga 3% produksi Emas.PT.Freeport Indonesia sangat besar 90-100 ton pertahun.Apakah pemerintah Indonesia /ESDM tidak bisa melakukan renegosiasi atas besaran Royalty.


1. BUMN dan KK yang lain membayar Royalty lebih besar 3%.
2. Masa produksi PT.Freeport ,sudah cukup lama,40 Tahun artinya,PT.Freeport Indonesia tidak mensejhatrakan rakyat papua,yang ada hanya membawa akar persoalan di tanah papua.dari tahun 1967-2010.
3. Penyambutan Kedatangan Presiden Amerika Serikat ke Indonesia bulan maret 2010,maka. Dibawa komando, Liga Perjuangan Nasional Rakyat Papua Barat (LPNR-PB);Dengan tegas ,Presiden Ameriak Serikat Barack Obama.Bahwa,Segera Tutup.PT.Freeport Indonesia.
4 .Sebelum kedatangan Presiden Amerika Serikat Barack Obama ke Indonesia,Rakyat papua akan menduduki kantor PT.Freeport Indonesia,dan Kedutaan Amerika Serikat ,di Jakarta Pusat.

TUTUP.PT.FREEPORT INDONESIA !
Jakarta,4 Maret 2010

Dewan Presidium Pusat
Liga Perjuangan Nasional Rakyat Papua Barat
(DPP LPNR-PB)


Arkilaus Arnesius Baho
Ketua


John Okama Wetipo
Sekjen

.

DEWAN PRESIDIUM PUSAT LIGA PERJUANGAN NASIONAL RAKYAT PAPUA BARAT (DPP LPNR-PB)

No : 12/DPP-UND/2010
Hal : Undangan

Kepada,Yth , Kawan-Kawan Se-Perjuangan
Di-
T e m p a t

Dengan hormat
Rakyat papua menilai kehadiran Presiden Amerika Serikat Barack Husain Obama di bulan Maret 2010,ada kekawatiran dari rakyat papua bahwa kedatangan Presiden Amerika Serikat Barack H.Obama pasti dengan kepentingan Ekonmi dan pada khususnya PT.Freeport Indonesia ,termasuk tambang raksasa milik AS .yang ada di tanah papua.Oleh sebab itu kami dari Dewan Presidium Pusat Liga Perjuangan Nasional Rakyat Papua Barat (DPP LPNR-PB); akan laksanakan confrensi Pers pada.


Hari/Tanggal : Kamis 4 Maret 2010
Tempat : Kantor WALHI Jakarta Selatan
Pukul : 09.30-Selesai
Isue : 1.Freeport Belum Mampu Sejahterakan Rakyat Papua
2.Tutup PT.Freeport Indonesia

Nara Sumber :1. Bapak Drs.Ali.M.Kastella,Anggota DPR.RI,Komisi VII
2. Direktur WALHI Bapak Berry Nahdian Furqan
3. John Okama Wetipo, Sekjen DPP LPNR-PB

Demikian undangan confrensi pers kami,atas kesediaanya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta 02 Maret /2010
H o r m a t K a m i

Arkilaus Arneus Baho
Ketua DPP LPNR-PB

John Okama Wetipo
Sekjen DPP LPNR-PB


.

Mempertimbangkan Freeport Diskusi Dengan Departemen Kehutanan Izin Over Row

Setelah menerima dua peringatan dari Departemen Kehutanan, PT Freeport Indonesia telah menunjukkan bahwa mungkin terbuka untuk memperoleh izin tambang di kawasan hutan lindung dimana telah pertambangan selama bertahun-tahun.

Dalam sebuah pernyataan pada hari Rabu, juru bicara perusahaan Moerdijat kata Budiman Freeport Indonesia, anak perusahaan penambang raksasa Amerika Serikat Freeport-McMoRan Copper & Gold, bersedia untuk membahas memperoleh sebuah "meminjam izin penggunaan tanah di beberapa wilayah di kontrak kerja pertambangan. "


Freeport mulai pertambangan di Grasberg besar tambang tembaga dan emas di kawasan hutan lindung di Papua pada tahun 1988. Freeport menyatakan pemerintah telah secara efektif telah pertambangan secara ilegal sejak tahun 2004, ketika sebuah peraturan hukum Pengganti (Perppu) dibebaskan 13 penambang, termasuk Freeport, dari tahun 1999 larangan penambangan di hutan lindung asalkan mereka peroleh "meminjam-gunakan izin" dari pelayanan.

Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan mengatakan kepada parlemen pada hari Senin bahwa kementerian telah mengeluarkan dua peringatan ke penambang karena tidak memperoleh izin tambang di wilayah seperti ini.

Budiman mengatakan Freeport bersedia berunding dengan pelayanan, tetapi mengingatkan bahwa pertambangan Freeport kontrak kerja ditandatangani sebelum Undang-undang Kehutanan tahun 1999 disahkan dan bahwa Perppu tahun 2004 menyatakan bahwa semua kegiatan pertambangan izin atau perjanjian pertambangan yang sudah ada sebelum pelepasan dengan Perppu dan hukum tahun 1999 akan tetap efektif.

Ketika dihubungi oleh Jakarta Globe, Budiman menolak untuk menguraikan mengapa perusahaan akan terbuka untuk negosiasi.

Namun, ia mengatakan Departemen Kehutanan kritik tidak merugikan perusahaan.

"Proses produksi berjalan normal," katanya.

Pada hari Rabu, Zulkifli berkata: "Kami akan menunggu [untuk Freeport proposal], karena mereka harus mengajukan izin jika mereka ingin menggunakan kawasan hutan."

Sementara itu, Firman Soebagyo, wakil ketua DPR Komisi IV, yang mengawasi kehutanan dan pertanian, mengatakan komisi berencana mengunjungi kawasan tambang Freeport bulan depan untuk mengevaluasi apakah perusahaan telah melakukan reklamasi bekas areal pertambangan untuk menghindari kerusakan lingkungan.
.
Sumber :Cepos

Referendum Mutlak!

Oleh: Victor Kogoya)

Prakarsa Koteka (1)

Komunikasi politik terselubung sepanjang sejarah telah melahirkan bencana korban bagi pemilik hak atas wilyah teritorial dan lintas geografis, insiden ini telah memberikan pengalaman sejarah pahit hampir di setiap belahan Negara manapun yang terlbat dalam persengketahan yang berkaitan erat dengan hak-hak Politik maupun Ekonomi , Sosial, dan Budaya (EKOSOB) pada wilyah tertentu. Latar belakang komunikasi politik terselubung tersebut lahir sebagai sikap egoilistik dan invailistik manusia yang cenderung mempunyai keinginan nafsu yang kuat sebagai dalang karateristik ekspansi Penguasaan dan Eksploitasi (Penjajahan).

Dua karekter dalam tanda kutip “Penguasaan dan Eksploitasi adalah alasan utama guna menghancurkan tatanan masyarakat pada wilyah tertentu. Paradigma ini juga telah di perankan Ir. Soekarno melalui retorika politiknya yang di perankan untuk menggerakan pasukan Milisi hitam sebagai pasukan Tentara Militer Indonesia untuk menginvansi Papua Barat 1963. Sejak pendudukan Tentara Militer berhasil dilakukan di seluruh wilayah Papua Barat, taktik komunikasi politik terselubung semakin legal dalam prakteknya melampaui batas – batas nilai kemanusiaan.

Papua Barat telah lama menjadi wilayah lahan konflik, konflik berkepanjangan antar rezim NKRI dan Nedehrland yang terkait kuat dengan kepentingan atas hak Penguasaan dan Eksploitasi, konfrontasi ini terjadi sebelum penetapan status hak politik rakyat Papua Barat untuk secara mandiri dan berdaulat mengatur wilayah adminitrasi kenegaraanya sebagai pemilik hak tunggal.

Lantas sampai sekarang konflikpun telah semakin membludak dan mengakar, yang secara terus menerus masih melahirkan dendam yang tidak akan pernah mudah terhapus dari memori bangsa Papua Barat atas sejarah pembantaian massal yang telah melahirkan pembungkaman atas hak-hak politik sebagai hak warga Negara Papua Barat. Hal ini adalah catatan sejarah hitam utama dan terutama yang telah menjadi akar kesadaran politik rakyat Papua Barat yang secara terus menerus di tuangkan dalam dedikasi perjuangan menuju cita-cita pembebasan nasional dan kemerdekaan sejati yaitu Papua Merdeka yang aman, adil dan sejahtera.


Trilogi Papua Merdeka: Aman, Adil dan Sejahtera adalah tujuan akhir dari konsep perjuangan menghapuskan sepak terjang rezim kolonialisme Indonesia dan imperialisme Amerika Serikat (AS) dan sekutu-sekutunya di Papua Barat. Pencernaan idiologi perjuangan telah terpatri walaupun belum sempurna untuk dapat di jelaskan secara mendetail namun tuntutan dan praktek di lapangan telah menjadi issu sentral bersama yang sistematis dan terorganisir. Hal ini patut di akui oleh semua pihak dan elemen terutama pemerintahan rezim NKRI (SBY-Budieono) dalam merespon solusi penyelesaian konflik di Papua Barat.

Mencari formulasi sebagai alternative perdamaian adalah melibatkan seluruh komponen rakyat Papua Barat tanpa menunjukan perwakilan dari masing-masing kelompok komunitas dalam pengusungan bakal calon perdamaian secara demokratis, benar, tepat, konfrehensip dan bermartabat. Esensi dari pada keterlibatan seluruh komponen rakyat Papua Barat dalam mencar formulasi perdamaian konflik adalah dengan menggelar pertemuan terbuka secara universal berladaskan nilai-nilai hukum social – politik humanis, kebebasan berpartisipasi warga Negara Papua Barat untuk menyatakan hak politiknya melalui mekanisme pemilihan langsung umum dan bebas. (18/02/10)

Prakarsa Koteka
.

PERNYATAAN SIKAP DEWAN PRESIDIUM PUSAT LIGA PERJUANGAN NASIONAL RAKYAT PAPUA BARAT ( LPNR-PB )

Salam Kedaulatan!

Liga Perjuangan Nasional Rakyat Papua Barat mendesak pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono segera meletakan jabatanya. Presiden dan Wapres tak bisa diharapkan lagi dalam menjalankan roda pemerintahanya kedepan. Kegagalan SBY-Budiono sudah nyata. Konflik sistimatik dalam areal PT. Freeport Indonesia jelas-jelas tak bisa di ungkap secara bermartabat oleh rezim ini. Pemerintahan SBY-Budiono hanya menjadikan OPM / separatisme sebagai kambing hitam konflik, padahal kasus yang terjadi melibatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam hal ini proyeksi pengamanan kepada militer NKRI.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah terbukti menipu dirinya dan rakyat Indonesia dengan gula-gula pemberantasan korupsi, dimana publik tahu kasus century tak bisa diselesaikan dengan mekanisme instrumen hukum plastik Indonesia. Rakyat Papua butuh keadilan, rakyat Papua butuh kedaulatan bagi pemenuhan ekonomi dan perlindungan aset alamnya. Rezim SBY justeru mengendepankan penjarahan dan perampokan daripada melindungi orang Papua dari penjajahan multi National Coorporation.


LPNR memandang bahwa konflik berkepanjangan di areal PT. Freeport Indonesia belum juga terungkap siapa pelakunya. Pemerintah seenaknya menuduh warga Papua sebagai separatisme aset nasional tanpa suatu bukti nyata. Presiden dan Wapres hanya menjadikan isu separatisme sebagai gula gula politik semata dalam mengedepankan hegemoni “sang “ gurita.

Pemerintahan periode ini hanya menjustifikasi pemerintahan modal daripada memperjuangkan keadilan dan kemakmuran bagi rakyat, khususnya warga Papua. Kami tak lagi percaya kepemimpinan SBY-Budiono mampu menyelamatkan nasib orang Papua, maka itu harus diganti. Orang Papua butuh pemimpin berani dan bukan pemimpin yang tahunya memasukan perusahaan perusak alam saja namun tak mapu dibarengi dengan proteksi yang adil.

Menyambut 100 hari kinerja Pemerintahan SBY saat ini, kegagalan sudah nyata. Bahwa perjuangan menuju Indonesia bersih tak bisa diharapkan dalam gerbong hari ini. Konstitusi Negara jelas jelas memihak kepada kedaulatan dan kemerdekaan rakyat Indonesia, namun oleh pemerintahan neoliberal SBY-Budiono justeru lebih parah nasib warga negara. Kemiskinan meningkat, pengangguran bertambah, perampokan semakin meluas, atas nama negara perusahaan raksasa seenaknya mencuri kekayaan negara begitu saja.

Bagi kami, pemerintahan bersih harus diperjuangkan dalam kerangkan pemberantasan cukong-cukong kekayan alam. Percuma saja kami punya aset kekayaan alam namun dinikmati orang bule. Ini sangat parah, negara yang katanya menjamin orang Papua dalam bingkai NKRI kok tidak mampu menyelamatakan orang Papua dari sapuan Imperialisme internasional.

Cukup sudah Imperialisme internasional membunuh hak politik kami, cukup sudah antek-antekl imperialisme di NKRI membunuh ruang demokrasi dan hak kami menuju kamakmuran, kami butuh kebijakan dan perlindungan negara yang bermartabat. Percuma kami terus berada dalam NKRI tetapi tidak bisa maju, tidak bisa punya ruh demokrasi, tidak bisa memiliki yang kami punya.

Dengan demikian, Liga Perjuangan Nasional Rakyat Papua Barat mendesak Preseiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wapres Boediono SEGERA mundur dari jabatanya. Konstitusi rakyat adalah mutlak dilakukan demi penyelamatan orang banyak. Selamatkan rakyat, bukan selamatkan antek penjajah. Hidup Rakyat, hidup Papua.


Jakarta, 27 Januari 2009

DPP LPNR – PB




Arkilaus Arnesius Baho
Ketua Umum

Jhon Wetipo
Sekjend

Engelberth Marien
Deplu

.

Politisi Demokrat: Penembakan di Freeport Alihkan Isu Lingkungan

Jakarta - Politisi Demokrat meminta perusahaan tambang PT Freeport transparan mengenai prosedur keamanan. Jangan-jangan insiden penembakan hanya pengalihan dari isu lain.

"Saya khawatir ini sebuah grand design mengalihkan isu strategis lainnya dalam pembangunan Papua, termasuk isu kerusakan lingkungan yang sudah menjadi isu global," jelas Anggota Komisi X DPR Diaz Gwijangge dalam siaran pers, Senin (25/1/2010).

Untuk itu, Freeport harus memberikan penjelasan secara transparan terkait prosedur keamanan. Langkah ini diperlukan guna menghindari insiden penembakan yang terus berulang.


"Sirkulasi kekerasan berupa penembakan terhadap warga sipil terus meningkat dan sudah berada pada tingkat yang mencemaskan. Saya minta agar pihak manajemen PT Freeport menjelaskan secara transparan mekanisme dan sistem pengamanannya," jelasnya.

Permintaan anggota DPR asal Papua ini dikemukakan menyusul terjadinya aksi kekerasan berupa penembakan terhadap bus karyawan oleh kelompok tak dikenal di Mile 60-61 ruas Timika-Tembagapura, Papua, Minggu 23 Januari. 2 Anggota Brimob dan 1 warga AS mengalami luka-luka serius.

"Selama ini aksi kekerasan yang kerap terjadi di Papua selalu dituduhkan kepada warga sipil yang diduga sebagai kelompok separatis. Begitu juga kekerasan bahkan penyerangan terhadap Freeport selalu dialamatkan kepada kelompok Kelly Kwalik," terangnya.

Lalu, setelah Kelly Kwalik dibunuh, siapa lagi yang berada di balik penyerangan itu? "Ini yang harus dijelaskan secara transparan kepada masyarakat. Ini juga penting agar tidak membingungkan masyarakat dan demi keamanan yang didambakan masyarakat Papua," papar Diaz.

Diaz menambahkan, pihak Freeport kurang peka dalam memberikan jaminan keamanan yang berbuntut meningkatnya aksi teror berupa penembakan terhadap warga sipil. Hal ini menunjukkan mulai menipisnya penghormatan atas perjuangan masyarakat Papua yang menjunjung tinggi nilai dan martabat kemanusiaan universal.
Sumber:DetilNews
.

Pejabat PT Freeport Dipanggil Komnas HAM

JAKARTA [PAPOS] - Pejabat PT Freeport dipanggil Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Pemanggilan ini terkait kemungkinan adanya konflik di Papua dan aliran dana dari PT Freeport untuk masyarakat Papua.

Tiga petinggi PT Freeport itu diterima Wakil Ketua Komnas HAM, Ridha Shaleh di Kantor Komnas HAM, Jalan Latuharhary, Menteng, Rabu (21/1)lalu.

Menurut, Ridha Shaleh dalam pertemuan dua jam itu ada empat hal yang dibahas, dari empat poin itu ada dua hal yang diduga pemicu potensi konflik yang terjadi Timika terkait PT Freeport.

Empat hal yang dibahas dalam pertemuan dua jam itu yakni: Komnas meminta penjelasan terkait kompensasi 1 persen dari total pendapatan PT Freeport untuk masyarakat Papua; Terkait dana abadi yang diberikan kepada dua suku di Timika yakni Komoro dan Amume; Terkait CSR (Community Social Responsibility) dan Royalti PT Freeport kepada masyarakat Papua.

Dari empat inti pembicaraan itu, ada dua hal yang diduga menjadi potensi konflik di lokasi sekitar PT Freeport. Pertama adalah terkait kompensasi 1 persen. Kedua, lanjut dia, terkait dana abadi atau trust fund dari PT Freeport kepada dua suku di Timika, Komoro dan Amume.

Ridha mengatakan, berdasarkan laporan warga Papua bahwa dana 1 persen itu merupakan kompensasi dari PT Freeport. Tetapi dari hasil pertemuan dengen Freeport, dana 1 persen itu merupakan bagian dari voluntary agreement.

"Bedanya, kompensasi itu kewajiban. Sedangkan voluntary itu sifatnya sukarela yang setiap tahun memang dibayarkan," kata Ridha. Informasi yang diterima Komnas HAM dari masyarakat Papua, bahwa voluntary itu kompensasi bukan sukarela.

"Voluntary agreement ini sendri dirancang tahun 1996 oleh PT Freeport dan Bappenas (Perencanaan Pembangunan Nasional)," kata dia.

Persoalan kedua yang diduga menjadi pemicu menurut Ridha yakni, terkait dana abadi atau trust fund. Dana itu dialirkan ke yayasan-yayasan di Papua yang terkait suku Komoro dan Amume.

"Kami ingin itu menjadi jelas supaya orang mengetahui dana abadi itu merupakan pembayaran kepada dua suku, Amume dan Komoro, terhadap tanah ulayatnya yang digunakan oleh PT Freeport," jelas dia.

Ridha mengatakan, dana yang diberikan kepada dua suku itu nilanya mencapai USD1 juta. "Penggunaannya untuk apa? Itu yang harus dijelaskan oleh yayasan-yayasan itu," kata Ridha.(ant/vv/agi)
.

Sumber: PAPUAPOS

Korban Pertikaian di Kwamki Lama Terus Berjatuhan

TIMIKA--MI: Korban pertikaian antarkelompok warga di Kwamki Lama, Kelurahan Harapan, Timika, Papua, yang terjadi sejak Senin (4/1) petang, terus berjatuhan.

Dua kelompok warga yang bertikai pada Selasa (5/1) sekitar pukul 05.30 WIT kembali saling menyerang dengan menggunakan senjata tajam berupa panah, parang, tombak, katapel, dan senapan angin.

Dalam pertikaian yang berlangsung Selasa pagi, sembilan warga dari dua kubu terluka parah setelah terkena anak panah. Korban yang mengalami luka-luka itu yakni Tarianus Wamang, Yanus Kulla, Demianus Karnginal, Anton Murib, Simson K, Wainus Kogoya, Irianus Kulla, Degalakime Kulla dan Elias Kulla.

Mereka dilarikan ke Rumah Sakit Mitra Masyarakat (RSMM) Timika untuk menjalani perawatan intensif.

Setelah sempat beristirahat untuk makan siang, warga kedua kelompok kembali terlibat saling serang mulai pukul 12.00 hingga pukul 14.00. Empat warga dilaporkan mengalami luka serius setelah tubuh mereka tertembus anak panah. Warga yang terluka itu yakni Edi Komangal, Agus Anggaibak, Yafet Murib, dan Serda Jack Wandagau.

Jack Wandagau adalah Babinsa Kwamki Lama. Ia terluka pada rusuk kirinya karena terkena anak panah. Hingga Selasa petang, warga kedua kubu masih terlibat pertikaian sengit. Area pertikaian berada di sekitar gedung sekolah SDI Kwamki I hingga Kios Panjang Kwamki Lama.

Warga dari kelompok bawah yang dipimpin Deky Murib, Negro Kogoya dan Jakobus Kogoya terlihat menyusun barikade kekuatan di sekitar Gereja GKI Anthiokia. Sedangkan kelompok atas yang dipimpin Karinus Kinal menyusun barikade kekuatan di sekitar Kios Panjang Jalan Mambruk Kwamki Lama. (Ant/OL-01)

TNI/POLRI DAN SETIAP KELOMPOK DENGAN KEPENTINGAN FREEPORT SUDAH MENGHASILKAN KONFLIK ANTAR SUKU DI TIMIKA PAPUA AWAL TAHUN 2010.

Permainan Intejen sudah mulai masuk di masyarakat setiap suku yang ada di Timika papua.Untuk porpokasi masyarakat dengan segala macam cara mulai perang suku,sebentar masalah hanya se-pele dan setiap suku yang ada di Timika sudah pernah sepakat bahwa perang suku tidak boleh lagi ada di timika,tapi inteljen Indonesia dengan segala macam cara sudah berhasil untuk konflik antara masyarakat mulai perang suku awal tahun 2010.

Awal tahun 2010,Nasib yang terburuk bagi rakyat papua.Sebentara PT.Freeport mengeluarkan dana keamanan triliunan rupiah untuk pihak TNI/POLRI yang bertugas di timika kota maupun keamanan Freeport di tembagapura dan operasi tambang pun tetap berjalan,sebentara masyarakat berjatuhan nyawa dimana-mana.Freeport tidak peduli dengan masyarakat pribumi di papua.

Berbagai suku yang datang ke timika karena adanya tambang Freeport.Dengan setiap suku yang ada punya kepentingan,apa lagi perorangan atau kelompok dari luar papua maupun TPN/POLRI;punya masing-masing kepentingan di Freeport ,makalah setiap tahun terjadi perang antar suku.Oleh karena itu rakyat papua barat bersatu dan TUTUP PT.FREEPOT INDONESIA;Ini solusinya perdamaian di papua barat.
=====================================================================================
Sumber :Koran Pertikaian Timika
.

Ratusan Orang Antarkan Kelly Kwalik

Timika (PAPOS)- Ratusan orang ikut mengantarkan jenazah Pemimpin Tentara Pembebasan Nasio nal Organisasi Papua Merdeka (TPN-OPM) almarhum Kelly Kwalik ditempat peristirahatan terakhirnya di jantung kota Timika tepatnya di lapangan Timika Indah.

Pemakaman jenazah almarhum Kelly Kwalik yang sempat tertunda kemarin, akhirnya dilaksanakan, Selasa (22/12) setelah tertunda satu hari. Para pengikut almarhum Kelly Kwalik tampak setia mengawal hingga tempat peristirahatannya yang terakhir. Prosesi pemakaman yang dimulai sejak pukul 13.00 WIT berlangsung di halaman Kantor DPRD Mimika sebagaimana layaknya penghormatan kepada pemimpin besar ala pejuang OPM yang berlangsung hampir satu jam, usai acara tersebut baru jenazah almarhum dinaikan ke dalam mobil jenazah dan diiringi ratusan warga Mimika berjalan kaki menuju lapangan Timika indah yang berjarak hampir 1 km dengan tertib dan suasana hikmat.


Sehari sebelumnya telah dilakukan Misa Arwah, sehingga saat pemakaman kemarin hanya dilakukan pelepasan jenazah dan pemberkatan kubur dilokasi pemakaman yang dipimpin Pastur Paroki Katedral Tiga Radja, Amandus Rahadad Pr.

Riwayat hidup almarhum Kelly Kwalik sendiri, yang dibacakan langsung keponakannya yang juga tokoh masyarakat Mimika,Hans Magal, dikatakan Almarhum Kelly Kwalik lahir Tahun 1955 di Tanah Amungsa dan sekolah di SGB (Sekolah Guru Belanda-red) YPPK (Yayasan Pendidikan Persekolahan Katolik) Taruna Bhakti di Biak. Dari Biak, Almarhum kemudian pindah dan melanjutkan SPG dan SGB Taruna Bhakti-nya di Jayapura Tahun 1971 dan tamat pada Tahun 1974.

Memasuki awal Tahun 1975, almarhum disiapkan untuk menjadi guru di Mapenduma tapi tidak berhasil. Akhirnya Almarhum Kelly Kwalik memilih untuk bergabung berjuang bersama-sama dengan anak buah dari Jakob Pray dan Zeth Rumkorem.

Bahkan dipertengahan Tahun 1975, Almarhum dimasukan pada pendidikan Tamtama TPN/OPM. Setelah tamat, Almarhum Kelly Kwalik selalu berhasil memimpin pasukankan ke garis depan pertempuran.

Namun pada akhir tahun 1975 sempat terjadi pertengkaran atau blok antara kelompok Zeth Rumkorem dan Yakob Pray, sehingga terjadi pemisahan pasukan. Sedangkan bibit perjuangan dari timur pernah mereka tanamkan di daerah Kodap III tumbuh dengan subur dan dapat berkembang dnegan lebih cepat.

Akhirnya ditahun itu juga, Godi Niwilingangi dan Kelly Kwalik diangkat menjadi Panglima dan Wakil Panglima Kodap III. Namun setelah Panglima Tuan Gody Niwilingame meninggal, maka almarhum Kelly diangkat menjadi Panglima KODAP III menggantikan Tuan Godi. Dari keberanian almarhum diangkat menjadi panglima Makodam III sesudah itu diangkat lagi menjadi Panglima tertinggi Tentara Nasional Pembebasan Papau Barat dengan pangkat jenderal.

Tuan Kelly Kwalik dinilai telah mengabdi dirinya dalam perjuangan kepada bangsa dan Negara Papua Barat sejak 1974 hingga 2009, berarti selama 35 tahun mengabdikan diri kepada rakyat dan bangsanya sampai dengan detik pertumpahan darah dan menghembuskan nafasnya yang terakhir, di Timika, 16 Desember 2009. (Cr-52)
SUMBER:PAPUAPOS
.

Kelly Kwalik Akan Dimakamkan Dekat Bandara Mosez Kilangin

TEMPO Interaktif, Timika - Jenazah Kelly Kwalik, rencananya akan dimakamkan dekat Bandara Mosez Kilangin Timika. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Mimika, Karel Gwijangge, Jumat (18/12) malam, mengatakan semula keluarga duka di Timika tidak serta merta mau menerima keputusan kesepakatan antara anggota DPRD Mimika, tokoh adat dan polisi.

“Jenazah dari kepolisian akan diterima oleh unsur pimpinan MRP, Dewan Adat Papua dan Presidium, Yahamak, dan Lemasa yang akan menerima jenazah. Kami yang ada di sini (Timika) itu keluarga duka. Seluruh warga Papua yang ada di Timika itu keluarga duka,” kata Karel.

Karena itu pimpinan Majelis Rakyat Papua (MRP), Presidium Papua akan menyerahkan jenazah pada keluarga duka. Direncanakan pada Sabtu (19/12) pagi. “Sudah disepakati, rumah duka adalah Gedung DPRD Mimika. Sampai dengan nanti pemakaman. Disemayamkan di halaman DPRD Mimika,” kata Karel.

Menurut Karel semua pihak sudah sepakat akan memakamkan jenazah Kelly Kwalik di Bandara Mosez Kilangin Timika. “Tepatnya di sekitar terminal kedatangan. Itu sudah disepakati dan diterima semua pihak. Prosesi pemakaman dan kapan dimakamkan itu kami serahkan kepada panitia kecil,” kata Karel.

Hingga Jumat malam ratusan warga Papua masih menginap di halaman gedung dewan. Sebagian warga lainnya berkumpul di pinggir jalan di sekitar gedung dewan. Situasi keamanan Kota Timika kondusif dan aktivitas warga berjalan seperti biasa.

SUMBER :TempoInteraktif
.

KEMBALIKAN JENAZAH BAPAK KELLY KWALIK PANGLIMA TPN-OPM WILAYAH KABUPATEN MIMIKA KE TEMPAT ASALNYA TIMIKA

Berita terbunuhnya bapak Kelly Kwalik Panglima TPN-OPM wilayah Timika yang secara tiba-tiba dinyatakan kepada rakyat Papua yang ada di Timika dan Papua secara umum merasa kehilangan seorang pemimpin rakyat Papua. Meskipun belum diketahui kepastian bahwa jenazah buruan Militer Indonesia yang sudah dibawah ke Jayapura itu bahwa bapak Kelly Kwalik Pimpinan TPN-OPM, namun rakyat Papua yang ada di kabupaten Mimika merasa kehilangan dan duka yang mendalam menduduki halaman kantor DPRD kabupaten Mimika.

Ada banyak pihak yang sudah memastikan bahwa jenazah yang ditembak mati oleh Militer Indonesia adalah Kelly Kwalik, salah satunya pihak kepolisian Kapolda Papua mengatakan bahwa orang yang tertembak mati itu adalah Kelly Kwalik. Meskipun demikian keluarga duka yang terdiri dari semua komponen rakyat Papua yang sudah menduduki halaman DPRD kabupaten Mimika sejak hari kamis 16/12 hingga saat ini menunggu kedatangan jenazah kembali ke Timika untuk dipastikan oleh Rakyat Papua di

kabupaten Mimika untuk berduka secara bersama.
Rakyat Papua yang tergabung dalam kelurga duka atas dibunuhnya Panglima TPN-OPM bapak Kelly Kwalik oleh Militer Indonesia yang hingga saat ini masi menunggu kedatangan jenazah untuk proses selanjutnya. Dalam orasi-orasinya Rakyat Papua menyatakan bahwa Rakyat Papua selalu di incar dengan makar yang menghilangkan nyawa orang Papua dengan militerisme. Mengapa rakyat Papua terus menerus dibunuh oleh kekejaman NKRI diatas tanah Papua ini. Rakyat Papua yakin bahwa pembunuhan Kelly Kwalik adalah suatu cara untuk menghilangkan orang Papua dengan brutal yang harus diancam dengan Kemerdekaan. Jika orang Papua dibunuh secara tidak manusiawi oleh pihak Indonesia maka akan menimbulkan semangant baru untuk memperjuangkan kemerdekaan Papua yang seutuhnya. Salah satu tokoh masyarakat mengatakan mengapa Rakyat Papua selalu dibunuh dengan tidak wajar, rakyat Papua bukan binatang buruan, bukan hewan kurban, Mereka adalah ciptaan tuhan yang sama martabatnya dengan manusia lainnya.

Kejadian yang aneh ini membuat rakyat Papua yang berada di kabupaten Mimika berdukacita yang mendalam. Massa yang tergabung dalam Kelurga Duka berkumpul di halaman DPRD Kabupaten Mimika. Mereka berkumpul dengan mengatakan duka yang mendalam atas terbunuhnya Panglima TPN-OPM. Massa yang menduduki halaman DPRD Kabupaten Mimika menuntut agar jenazah Kelly Kwalik harus dikembalikan ke Timika. Mereka menyatakan bahwa aksi-aksi untuk memulangkan jenazah Bapak Kelly Kwalik akan dilancarakan dan akan memduduki halaman kantor DPRD sampai Jenazah bapak Kelly Kwalik tiba di halaman DPRD Timika. Di depan kantor DPRD itu juga massa yang hadir dalam perkabungan mementuk TIM duka yang akan mengorganisir massa untuk proses selanjutnya.

Semua elemen rakyat Papua yang tergabung dalam Kelurga Duka yang sedang mendiami halaman kantor DPRD kabupaten Mimika baik dari tokoh masyarakat, LSM, Mahasiswa, Pemuda dan semua rakyat Papua. Dengan demikian rakyat Papua yang telah tergabung ini akan duduki halaman kantor DPRD kabupaten Mimika sampai Jenazah Kelly Kwalik di pulangkan ke tanah asalnya Mimika. Rakyat Papua yang sedang berduka cita dihalaman DPRD Mimika atas terbunuhnya bapak Kelly Kwalik oleh pihak Militer Indonesia menayatakan bahwa pembicaraan mengenai pembunuhan ini akan di lanjutkan dengan pihak-pihak yang terkait ketika jenazah tiba di Timika.

SUMBER :Dari lapangan timika papua.
.

MENGECAM PENEMBAKAN WARGA SIPIL DI TIMIKA TUTUP PT. FREEPORT SEKARANG JUGA.

DEWAN PRESIDIUM PUSAT
LIGA PERJUANGAN NASIONAL RAKYAT PAPUA BARAT
( DPP LPNR – PB )
Email: dpp.lpnrp@gmail.com, dpplpnrpb@ymail.com
===============================
SIARAN PERS
DPP/XII/2009/LPNR-PB

MENGECAM PENEMBAKAN WARGA SIPIL DI TIMIKA
TUTUP PT. FREEPORT SEKARANG JUGA.

Salam Kedaulatan!

Liga Perjuangan Nasional Rakyat Papua Barat mengecam penembakan terhadap Tokoh Papua Kelly Kwalik bersama tujuh warga Papua lainnya di Timika Papua. Insiden penggrebekan yang menewaskan delapan warga Papua ditengah upaya berbagai pihak untuk menuntut pengusutan kasus terror di areal PT. Freeport yang berlangsung enam bulan tanpa solusi martabat yang dihasilkan.

LPNR PB juga memastikan bahwa Tuan Kelly Kwalik benar tewas tertembak dalam penggrebekan tersebut. Insiden tersebut terjadi pada pukul tiga dinihari 16 Desember 2009 di Gorong-gorong dua Kabupaten Mimika Papua. Dari delapan warga yang digrebek, dua orang berhasil lolos, enam diantaranya tewas tertembak. Korban adalah Kelly Kwalik,

Pereni Kwalik, Noni Dikin dan Agusta Wandik. Densus 88 Polri dalam penggrebekan tersebut menggunakan dua buah mobil Polisi dan tujuh kendaraan milik PT. Freeport Indonesia.

Tragedi kemanusiaan sejak kehadiran PT. Freeport Indonesia di Mimika punya sumbangsih bagi praktik berbagai peristiwa kemanusiaan yang terjadi. Pemerintah Indonesia seakan tak berbuat apa-apa dalam menangani masalah di Freeport dan Papua seluruhnya. Kasus operasi militer di areal PT. FI bukan hal baru, bahwa semuanya dilakukan demi pengamanan asset Negara dengan menguburkan prinsip kemanusiaan dan keadilan bagi warga Papua. Itulah realitas yang terjadi semenjak kasus-kasus kemanusian di areal Freeport. Kasus penembakan di tahun 2001 silam pun berakhir dengan penjara tujuh warga Papua dan menewaskan Anthonius Wamang, sampai peristiwa sekarang sama saja, bahwa investigasi kasus terror di Freeport dan tuntutan warga Papua mrnutup PT. FI dijawab oleh Negara Indonesia dengan pembunuhan nyawa warga Papua.

Freeport sebagai tangan tak kelihatan harus bertanggungjawab atas insiden ini. LPNR PB menduga, dukungan dana 8,1 juta USD kepada militer Indonesia adalah bukti dukungan dana bagi operasi anti kemanusiaan yang berakhir dengan menewaskan enam warga Mimika. Pemerintah Indonesia segera membentuk suatu Peraturan Perundang-undangan ( PERPU ) untuk menutup PT. Freeport di Papua guna perbaikan kontrak dan pemulihan entitas demokrasi orang Papua. PERPU harus memihak pada restorasi ekologi dan kedaulatan ekonomi nasional. Desakan penerbitan perpu juga harus di keluarkan Negara untuk mencegah timbulanya protes warga sipil semenjak tewasnya warga Papua dimaksud.

Demikian Siaran pers ini kami berikan, semoga semangat kita adalah kedaulatan dapat terpatri.

Jakarta, 16 Desember 2009

DPP LPNR PB

Arkilaus Arnesius Baho
Ketua Umum


Jhon Wetipo
Sekjend


Engelberth Marien
DEPLU
.

DOA ANAK TELANJANG

Tuhan Allah Bapa dan Ibu Kami

Kau sudah tahu toooh
Saya duduk, berdiri, berjalan, di atas lumuran darah dan serakan tulang belulang tete–nenek leluhur bangsa ini.
Bapa telah meninggal, mama juga telah pergi untuk selama-lamanya setelah diperkosa oleh pasukan penyisir.
Kakakku ditembak ketika anak–anak negeri mencari kebenaran dan keadilan.

Tuhan, Sumber dan Tujuan Hidup Kami

Kami anak telanjang duduk seorang diri.
Kayu perahu sudah ditebang.
Dusun sagu telah dibabat jadi lokasi transmigrasi dan kelapa sawit.
Burung kuning sudah mulai punah.
Laut sungai kini telah tercemar.
Rahim bumi kami dikuras demi segelintir orang rakus.
Tanah adat kami dicaplok oleh pemerintah,

militer, pedagang, pengusaha, gereja dan barisan panjang amber-amber dorang.

Tuhan, apakah mereka juga anak-anakMu?
Mengapa mereka begitu biadab?
Ataukah urat hati mereka sudah putus?
Tuhan dimanakah anak negeri ini?
Hanya satu pintaku sebagai anak bangsa bumi Cenderawasih:

Tuhan Embunkan Kami

Semangat juang leluhur tanah Papua.
Biarlah darah mengalir menyinari ibu kami Papua, biarlah tulang belulang yang berserakan di belantara tanah ini menjadi anak cucu masa depan.
Biarlah para pejuang satu persatu kembali pada-Mu agar tumbuh seribu.

Tuhan, Allah bapa dan Ibu kami

Biarlah Yosepha semakin senja agar sejuta Yosepha lahir dari rahim Papua Baru.
Anak telanjang mati terbacok badik.
Tertembak peluru api.
Ditabrak pembunuh professional.
Karena anak telanjang dianggap mabuk.
Ia mati, mati, mati ...

Roh anak telanjang membakar semangat juang anak Papua untuk selama-lamanya.

Amien.

Doa Anak Telanjang karya Pastor John Jonga, diciptakan saat sahabatnya, Yosepha Alomang, mendapat Yap Thiam Hien award pada Desember 1999. Ia juga dibacakan pada lokakarya Yayasan HAMAK Timika, Januari 2002. Doa Anak Telanjang dibacakan lagi oleh Yuliana Langwuyo di Hotel Borobudur, Jakarta, pada 10 Desember 2009 ketika Pastor John juga menerima Yap Thiam Hien Award.

.

DEWAN PRESIDIUM PUSAT LIGA PERJUANGAN NASIONAL RAKYAT PAPUA BARAT

DEWAN PRESIDIUM PUSAT
LIGA PERJUANGAN NASIONAL RAKYAT PAPUA BARAT
( DPP LPNR – PB )
Email: dpp.lpnrp@gmail.com, dpplpnrpb@ymail.com
===============================
SIARAN PERS
DPP LPNR-PB/XI/09

Salam Kedaulatan!

Liga Perjuangan Nasional Rakyat Papua Barat mendukung sepenuhnya HUT Papua 1 Desember 2009 menuju kedaulatan dan kemerdekaan sejati bagi warga Papua dari sorong sampai Merauke. Kibarkan setinggi-tingginya bendera Bintang Kejora di seluruh pelosok Tanah Papua bagian Barat ( sorong hingga Merauke ) untuk menutup PT. Freeport Indonesia demi tegaknya keadilan ekonomi, pengakuan politik masyarakat sipil internasional, pemenuhan HAM dan Ekologis serta ruang demokrasi yang seluas-luasnya bagi rakyat Papua.

Pencetusan 1 Desember sebagai hari kemerdekaan bagi warga Papua dimulai sejak tahun 1961, maka di tahun 2009 adalah hut Papua yang ke-48. Walaupun dianggap berseberangan oleh pemerintahan Indonesia, namun spirit warga Papua tetap berpegang teguh atas cita-cita merdeka dan berdaulat. Maka itulah, kami menyatakan bahwa Papua HARUS MERDEKA dan BERDAULAT.

Bahwa sesuai dengan ideologi LPNR PB yang di tetapkan bersama dalam rapat umum dan konsolidasi demokrasi untuk Papua selama tanggal tiga hingga lima Juli 2009 bercita-cita keluar dari cengraman Neo-Imperialisme, Neoliberalisme dan Kapitalisme Untuk Rakyat Papua Barat yang berdaulat secara politik, Sejahtera secara Ekonomi dan Mandiri dalam Adat dan budaya. Dengan demikian, menetapkan PT. Freeport Indonesia sebagai akar Masalah di Papua.

Melanjutkan cita-cita tersebut sampai siaran pers ini kami keluarkan, pengibaran Bendera Bintang Kejora tetap di lakukan pada tanggal 1 Desember 2009 di 16 wilayah Papua yang digalang oleh para aktivis LPNR-PB. Dewan Presidium Regional ( DPR ) liga di Papua telah memastikan pengibaran bendera yang dilakukan secara serentak untuk menyatakan kepada masyarakat luas bahwa pengibaran bendera untuk menutup PT. Freeport sebagai aksi dan dukungan bagi upaya penyelesaian masalah di Papua secara menyeluruh, terutama soal keberadaan PT. Freeport yang sampai hari ini belum dapat diatasi oleh pemerintahan Kolonialis Indonesia (agen imperialisme ) di Papua.

Perlu diketahui juga, deklarasi kemerdekaan Papua 1 Desember 1961 ternoda atas hegemoni imperialisme AS dengan memasukan PT. Freeport ke Papua. Sampai sekarang praktek aneksasi demokrasi dan kemanusiaan pun menjadi realitas sampai saat ini. Wujud nyata ketidak beresan mengatur Papua oleh Indonesia ini dapat di lihat pada kasus PT. Freeport yang terus memuncak berbagai masalah sosial, politik dan ekonomi bagi Papua. Badan dunia seperti PBB di tahun 1969 menyelenggarakan pemungutan suara ( PEPERA ) yang dilakukan bertentangan dengan aturan PBB sendiri, menghadirkan utussan suku di Papua lalu memilih sangat tidak sejalan dengan prinsip satu orang satu suara ( one man one vote ). Fakta ketidak beresan di Papua terjadi pasca keinginan pemodal AS masuk Papua melalui perantara Indonesia ini, menguburkan semangat kemerdekaan dan kedaulatan rakyat Papua. Maka itulah, realitas Otsus sebagai solusi politis tak mampu mengatasi problem Papua untuk menuju kedaulatan sejati sebab freeport tak pernah di sentuh dalam penyelesaian masalah Papua.

Akhirnya, kepada rakyat Papua di gunung-gunug, lembah-lembah, pesisir dan rimba raya, selamat merayakan hari kemenangan, kibarkan panji Bintang Kejora setinggi-tingginya, menuju cita-cita kedaulatan sejati. Tutup PT. Freeport.

Jakarta, 29 November 2009

Liga Perjuangan Nasional Rakyat Papua Barat
(DPP LPNR-PB)


Arkilaus Arnesius Baho
Ketua Umum

John Okama Wetipo
Sekjen
.

Tiga Perusahaan China Survei Lokasi PLTU Timika

Timika-(ANTARA News)- Tiga perusahaan asal China yang lulus proses prakualifikasi pengerjaan proyek PLTU Timika, Papua pekan lalu melakukan survei ke lokasi pembangunan proyek itu di Pelabuhan Paumako, Distrik Mimika Timur.

Manajer PLN Ranting Timika, Trimanto kepada ANTARA, Selasa menyebutkan tiga perusahaan itu adalah Shangdong Mechine melalui perwakilannya PT Rekadaya, Shangdong Electrical melalui perwakilannya PT Duta Graha Indah dan King Dao melalui perwakilannya PT Eco Teck.

"Menurut informasi yang kami terima ketiga perusahaan yang lulus tahap prakualifikasi itu akan memasukan penawaran ke panitia lelang di PLN Pusat paling lambat 10 Desember," kata Trimanto.

Ia berharap, proses lelang berlangsung lancar agar pengerjaan proyek PLTU Timika yang tertunda sejak 2008 bisa dimulai paling cepat Februari 2010.

Proyek PLTU Timika menggunakan tenaga batu bara berkekuatan 14 mega watt rencananya akan dibangun di sekitar Pelabuhan Paumako

Distrik Mimika Timur di atas lahan seluas 12 hektar yang dihibahkan oleh Pemkab Mimika.

Proyek PLTU Timika merupakan bagian dari program pengadaan 10 ribu mega watt listrik se-Indonesia dengan anggaran mencapai lebih dari Rp200 miliar.

"Kendala utama yang menghambat pelaksanaan proyek ini karena anggaran yang tersedia kurang memadai dibandingkan dengan tingkat kesulitan medan yang ada di Papua," jelas Trimanto.

Selain itu, katanya, keterlambatan pengerjaan proyek PLTU Timika lantaran harus ditender ulang di Jakarta.

Semula kontraktor proyek PLTU Timika dipercayakan kepada PT MBW yang berkedudukan di Jakarta.

Dalam perjalanan, perusahaan itu mundur setelah melakukan survei lokasi pembangunan PLTU Timika di Pelabuhan Paumako.

Krisis listrik di Timika terjadi cukup lama sejak empat tahun silam. Penyebab utama terjadinya krisis listrik karena daya yang tersedia tidak mampu memenuhi kebutuhan warga.

Sepuluh mesin pembangkit milik PLN Timika dan mesin sewa hanya mampu menghasilkan daya sebesar 7,5 mega watt, sedangkan kebutuhan daya setiap hari mencapai 9,6 mega watt.

Dengan kondisi seperti itu, setiap hari PLN Timika melakukan pemadaman bergilir siang dan malam hari selama delapan jam. (*)
Sumber:ANTARA News
.

Presiden Diminta Perhatikan Pengamanan Kawasan PT Freeport

Timika-(ANTARA News) - Anggota Komisi A DPRD Mimika, Papua Anastasia Tekege meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberi perhatian serius terhadap pengamanan sekitar kawasan operasi PT. Freeport dan penyelesaian kasus penembakan yang terjadi di areal pertambangan perusahaan itu.

"Terus terang kasus penembakan yang terjadi di areal Freeport tidak bisa hanya ditangani oleh pemerintah kabupaten dan provinsi setempat. Presiden harus turun tangan langsung untuk menyelesaikan masalah ini," ujar Anastasia di Timika, Jumat.

Ia mengatakan, DPRD Mimika beberapa waktu lalu pernah mengundang berbagai pihak seperti Kapolda Papua Irjen Pol Drs FX Bagus Ekodanto dan pimpinan TNI/Polri lainnya untuk menjelaskan penanganan masalah di Freeport pascapenangkapan puluhan warga di Timika bulan Juli lalu.

Pertemuan tersebut dihadiri Gubernur Papua Barnabas Suebu, lembaga adat (LEMASA dan LEMASKO) serta para tokoh masyarakat Mimika.

Namun ironisnya, demikian Anastasia, kasus penembakan masih terus berlangsung di areal pertambangan emas dan tembaga itu meskipun orang-orang yang diduga sebagai pelaku sudah ditangkap.

"Ada apa ini semua, apakah ini sebuah konspirasi besar untuk menjebloskan semakin banyak orang Papua ke penjara dengan tuduhan sebagai dalang penembakan di Freeport," ujar Anastasia.

Wakil rakyat dari Partai Pelopor itu menyayangkan pernyataan para petinggi TNI dan Polri yang selalu mengkambinghitamkan Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka (TPN-OPM) dalam berbagai kasus di Papua, tanpa disertai bukti dan fakta hukum yang jelas.

"Semua kasus yang terjadi di Freeport selama ini selalu dikait-kaitkan dengan OPM," katanya.

Anastasia menegaskan, jika benar kasus penembakan di Freeport dilakukan OPM maka seharusnya aparat melakukan operasi besar-besaran untuk menangkap para pelaku.

Apalagi saat ini jumlah pasukan gabungan yang dikerahkan untuk menjaga Freeport mencapai ribuan orang dan ditunjang dengan dana pengamanan yang mencapai miliaran rupiah yang diberikan oleh perusahaan.

Di sisi lain, katanya, lokasi kejadian penembakan hanya di sekitar Mile 40-50 ruas jalan Timika-Tembagapura.

Wakil Direktur Yayasan Hak Azasi Manusia Anti Kekerasan (YAHAMAK) Timika Arnold Ronsumbre meminta Polda Papua terbuka membeberkan siapa sesungguhnya dalang penembakan di areal Freeport.

"Polisi tidak perlu menutup-nutupi atau takut mengumumkan kepada publik siapa pelaku penembakan," kata Arnold.

Anastasia kurang yakin jika pelaku penembakan selama ini merupakan warga biasa yang tidak memiliki keterampilan menggunakan senjata api sebagaimana yang dituduhkan kepada tujuh tersangka yang saat ini ditahan dan diproses oleh polisi.

Sementara itu pengurus Ikatan Keluarga Toraja hari ini berencana mendatangi DPRD Mimika untuk mendesak segera dihentikannya aksi kekerasan di areal Freeport.

Sejumlah warga Toraja yang bekerja di Freeport telah menjadi korban penembakan oleh orang tak dikenal sejak Juli-Oktober, salah satu di antaranya meninggal dunia.

Sejak Juli-Oktober, kasus penembakan di areal Freeport telah menewaskan tiga orang, dua karyawan dan seorang anggota polisi dan puluhan lainnya luka-luka.(*)
Sumber :Antaranews
.

Kapolda: Anggota TNI Tertembak OTK di Timika

Timika-(Ligapapua.pos) - Kapolda Papua Irjen Pol Bagus Ekodanto mengakui, seorang anggota TNI tertembak oleh kelompok orang tak (OTK) dikenal di sekitar mile 37 Kali Kopi, Timika, Rabu.

"Memang ada insiden tersebut dan dari laporan saat, korban terkena tembakan di bagian paha dan saat ini masih dirawat di RS Mitra Masyarakat, Timika," ujar Kapolda Papua ketika ditanya ANTARA di Jayapura, Kamis.

Dikatakannya, dari laporan yang diperoleh, terungkap bahwa insiden itu terjadi saat korban bersama rombongan kembali dari Kali Kopi seusai berpatroli.

Ketika ditanya tentang meningkatnya penyerangan yang dilakukan OTK, Kapolda Papua menduga itu dilakukan kelompok OTK guna menunjukkan keberadaan mereka apalagi saat ini menjelang 1 Desember.

Walaupun terjadi peningkatan penyerangan yang dilakukan OTK, belum berencana menambah pasukan yang ada karena saat ini dirasa cukup, apalagi dalam melaksanakan operasi Polri didukung TNI.

"Kami terus melakukan patroli gabungan, dan menambah pos-pos di sepanjang ruas jalan Timika-Tembagapura terutama kawasan yang dianggap rawan namun karena medan yang cukup sulit menyebabkan OTK masih dapat melakukan penyerangan," ungkap Kapolda Bagus Ekodanto.

Kasus penembakan di kawasan PT Freeport terjadi sejak 11 Juli itu telah menewasakan empat orang, dua di antaranya karyawan PT Freeport dan dua anggota Polri, serta mencederai puluhan orang baik anggota Polri, TNI maupun karyawan PT.Freeport.

Kendaraan Freeport sendiri dibatasi hanya boleh melintas di siang hari mulai pukul 06.00 WIT hingga 18.00 WIT, itupun harus berkonvoi dan dikawal aparat.(*)
Sumber :ANTARA News
.

Tak Beri Rasa Aman, Enembe Minta Aparat Ditarik dari Mulia

JAYAPURA,LIGAPAPUA POS- Bupati Puncak Jaya Lukas Enembe, meminta aparat keamanan nonorganik untuk segera ditarik dari Mulia, karena keberadaannya dinilai tidak memberikan rasa aman.

"Saya sudah meminta agar aparat keamanan nonorganik ditarik karena tidak memberikan rasa aman," kata Enembe, Kamis. Menurut Enembe, seharusnya keberadaan aparat keamanan itu untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat dan bukan sebaliknya.

Menurut dia, keberadaan pos-pos keamanan di sekitar Mulia tidak memberikan rasa aman ke masyarakat karena justru

insiden penembakan seringkali terjadi dekat dengan pos keamanan. Bahkan kasus penembakan yang menyebabkan tewasnya seorang pekerja yang sedang mengerjakan Jembatan Kolome, Selasa (20/10) lalu, itu juga dekat dengan pos keamanan.

Bupati Enembe juga dengan tegas meminta agar jangan selalu menuduh kelompok bersenjata OPM (organisasi papua merdeka) sebagai pelaku penembakan warga sipil. "Saya dapat memastikan kasus penembakan yang menewaskan pekerja jembatan itu bukan dilakukan OPM," ujar Bupati Enembe.

Dia menambahkan, akibat penembakan terhadap warga sipil yang terjadi Selasa (20/10) lalu, menyebabkan pihaknya untuk sementara menghentikan pembangunan jembatan kali Kalome yang dikerjakan PT Karya Agung dengan nilai kontrak Rp 7 miliar.

"Hingga kini belum dipastikan kapan pembangunan jembatan yang menghubungkan Mulia-Ilu itu dikerjakan kembali," kata Bupati Lukas Enembe.
Sumber :kompas
.

Judul Yang Menarik : " 64 TAHUN NKRI, FREEPORT MERDEKA"

Membaca tulisan ini, memberikan kita pendapat bahwa "perusahaan/modal" adalah sesuatu yang jahat, karena menghalalkan segala cara untuk mendapatkan profit. Para pengusaha ini, kemudian berkongsi dengan para penguasa, menjadi oligarkii, yang menguasai sebuah negara. Kemudian dengan bantuan negara ( yang telah mereka kuasai ), mereka mengembangkan bisnisnya - lihat G.J. Adijtondro dan John Perkins.

Tetapi saya suka mengikuti apa yang telah Muhammad Yunus, pemenang nobel Perdamian 2006 ; bahwa kita bisa mengembangkan hal yang baru. Mengutip apa yang dikemukakan oleh Muhammad Yunus :
" reformulate the concept of a businessman”–not to replace the present model, but to offer another alternative that people can choose to follow. Such new-style businesspeople, he said, would have as their goal not maximum profit but “achieving some predefined social objective.”

Yah, seperti mengembangkan "bisnis sosial" yang dilakukan Danone dan Grammer Bank di Bangladesh.

Ini adalah sebuah hal yang sangat susah untuk diterapkan. Ini adalah sebuah pola pikir baru bagi kehidupan manusia ( atau jangan - jangan ini adalah pemikiran tua yang direvitalisasikan kembali oleh Muhammad Yunus). Bukan hanya bagi Bangladesh, bahkan bagi dunia.

Dari sebuah sensus yang dikembangkan, seperti yang di di tulis oleh harian Kontan edisi minggu ke II Oktober 2009, di Indonesia baru 21% perusahaan yang memiliki anggaran untuk dana2 sosial - CSR. Bukan hanya di kalangan para pengusaha, bahkan penguasa pun demikian.

Pada pola pikir elit politik di Indonesia tentang 'bisnis sosial ' juga tidak jelas. Meski sudah ada UU PT di mana pasal 74 meminta pemerintah mengeluarkan Peraturan Permerintah tentang presentasi CRS, namun hingga saat ini , yakni 2 tahun, hal itu belum terlaksana.

Bagi PT FI hanya mengarkan 1% - itu pun muncul setelah banyak masyarakat Papua yang jadi korban. Selain itu, di dalam pengelolaan dana ini pun, penuh pertengkaran. Pada beberapa tahun yang lalu, pernah seorang mantan Kepala BEJ, sewaktu masih menjabat, meminta agar PT FI menjadi Tbk, agar sahamnya bisa dimiliki oleh seluruh orang di Indonesia, hal ini di tolak secara langsung oleh Dewan Direksi dari New Orlands ( pembicaraan via emal dengan mantan kepala BEJ ). Sampai saat ini, pa Suebu dari tahun ke tahun, tidak lelah meminta agar PT FI memberikan jatah saham bagi Pemda Prov Papua -- seperi di Cepu, di mana ada jatah saham bagi Pemda Tk I Bojonegoro dan Pemda Jatim serta Jateng.

Jangankan orang di luar perusahaan, orang di dalam perusahaan pun sangat susah ketika meminta perbaikan tingkat kesejahteraan mereka - meski harga emas sudah tertinggi sepanjang sejarah (Kontan). Gaji Jim " Bob" Moffet, sebagai Chairman of Board and CEO Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc adalah Rp12 milyar sebulan atau Rp. 400 juta sehari. Sungguh, sangat jauh dengan karyawan rendahan di bawah tambang2 bawah tanah, yang kena debu setiap saat. Pemogokan yang sukses dilakukan kemarin di PT F oleh Togoi Papua mungkin sudah susah lagi untuk dilakukan. Sebab motor pengeraknya banyak yang sudah dipindahtugaskan - misalnya Frans Pigome ke New Orlands.

Langkah menggugat perusahaan yang memiliki cadangan terukur per 1 Januari 2001 sebesar 3,2 milyar ton ore ini di pengadilan adalah sebuah langkah yang baik. Karena itu menunjukan sebuah harga diri kita. Bahwa kita sudah bosan di atur dan di bodohi.

Tapi itu, tadi, musuh orang Papua yang mengugat PT Fi sebenarnya, bukan hanya PT FI itu sendiri. Tetapi juga pola pikir ' bisnis sosial' yang belum berkembang di benak banyak masyarakat di Indonesia. Itu-lah salah satu hambatan mengapa PT FI tetap berjaya di tanah Papua - selain sudah tentu, alasan 'sejarah' bergabungnya Papua ke Indonesia seperti yang sudah kita ketahui bersama.

Oleh : Duwith Alberd
.