Referendum Mutlak!

Oleh: Victor Kogoya)

Prakarsa Koteka (1)

Komunikasi politik terselubung sepanjang sejarah telah melahirkan bencana korban bagi pemilik hak atas wilyah teritorial dan lintas geografis, insiden ini telah memberikan pengalaman sejarah pahit hampir di setiap belahan Negara manapun yang terlbat dalam persengketahan yang berkaitan erat dengan hak-hak Politik maupun Ekonomi , Sosial, dan Budaya (EKOSOB) pada wilyah tertentu. Latar belakang komunikasi politik terselubung tersebut lahir sebagai sikap egoilistik dan invailistik manusia yang cenderung mempunyai keinginan nafsu yang kuat sebagai dalang karateristik ekspansi Penguasaan dan Eksploitasi (Penjajahan).

Dua karekter dalam tanda kutip “Penguasaan dan Eksploitasi adalah alasan utama guna menghancurkan tatanan masyarakat pada wilyah tertentu. Paradigma ini juga telah di perankan Ir. Soekarno melalui retorika politiknya yang di perankan untuk menggerakan pasukan Milisi hitam sebagai pasukan Tentara Militer Indonesia untuk menginvansi Papua Barat 1963. Sejak pendudukan Tentara Militer berhasil dilakukan di seluruh wilayah Papua Barat, taktik komunikasi politik terselubung semakin legal dalam prakteknya melampaui batas – batas nilai kemanusiaan.

Papua Barat telah lama menjadi wilayah lahan konflik, konflik berkepanjangan antar rezim NKRI dan Nedehrland yang terkait kuat dengan kepentingan atas hak Penguasaan dan Eksploitasi, konfrontasi ini terjadi sebelum penetapan status hak politik rakyat Papua Barat untuk secara mandiri dan berdaulat mengatur wilayah adminitrasi kenegaraanya sebagai pemilik hak tunggal.

Lantas sampai sekarang konflikpun telah semakin membludak dan mengakar, yang secara terus menerus masih melahirkan dendam yang tidak akan pernah mudah terhapus dari memori bangsa Papua Barat atas sejarah pembantaian massal yang telah melahirkan pembungkaman atas hak-hak politik sebagai hak warga Negara Papua Barat. Hal ini adalah catatan sejarah hitam utama dan terutama yang telah menjadi akar kesadaran politik rakyat Papua Barat yang secara terus menerus di tuangkan dalam dedikasi perjuangan menuju cita-cita pembebasan nasional dan kemerdekaan sejati yaitu Papua Merdeka yang aman, adil dan sejahtera.


Trilogi Papua Merdeka: Aman, Adil dan Sejahtera adalah tujuan akhir dari konsep perjuangan menghapuskan sepak terjang rezim kolonialisme Indonesia dan imperialisme Amerika Serikat (AS) dan sekutu-sekutunya di Papua Barat. Pencernaan idiologi perjuangan telah terpatri walaupun belum sempurna untuk dapat di jelaskan secara mendetail namun tuntutan dan praktek di lapangan telah menjadi issu sentral bersama yang sistematis dan terorganisir. Hal ini patut di akui oleh semua pihak dan elemen terutama pemerintahan rezim NKRI (SBY-Budieono) dalam merespon solusi penyelesaian konflik di Papua Barat.

Mencari formulasi sebagai alternative perdamaian adalah melibatkan seluruh komponen rakyat Papua Barat tanpa menunjukan perwakilan dari masing-masing kelompok komunitas dalam pengusungan bakal calon perdamaian secara demokratis, benar, tepat, konfrehensip dan bermartabat. Esensi dari pada keterlibatan seluruh komponen rakyat Papua Barat dalam mencar formulasi perdamaian konflik adalah dengan menggelar pertemuan terbuka secara universal berladaskan nilai-nilai hukum social – politik humanis, kebebasan berpartisipasi warga Negara Papua Barat untuk menyatakan hak politiknya melalui mekanisme pemilihan langsung umum dan bebas. (18/02/10)

Prakarsa Koteka
.

Bintang Kejora Berkibar, Kontak Senjata di Perbatasan

Jakarta-(Ligapapua.pos)-Masyakat papua barat saat ini sudah bosan dengan issue murahan yang dilakukan oleh militer non organic di papua barat dan pengibaran bendera bintang kejora itu oleh pihak militer Indonesia untuk menjadikan papua barat itu daerah konflik untuk menghasilkan dana keaman di perbatasan papua dan PNG,oleh sebab itu masyarakat jangan ikut campur permainan pihak militer Indonesia.

Perjuangan papua dengan damai,tidak seperti yang dilakukan oleh pihak keamanan Indonesia,tanah papua barat adalah tanah suci untuk menghasilkan satu bangsa yang martabat.

Laporan wartawan KOMPAS Ichwan Susanto
JAYAPURA, KOMPAS.com — Pengibaran bendera Bintang Kejora, Sabtu (25/7) di Kampung Wembi, Distrik Arso Timur, Kabupaten Keerom, Papua, sekitar pukul 05.00 WIT, menyebabkan terjadinya kontak senjata di wilayah perbatasan tersebut.
Informasi yang dihimpin Kompas, pengibaran dipimpin Lambert Pkukir, pimpinan kelompok Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka (TPN OPM) Wilayah Perbatasan.

Kini, aparat TNI sedang dimobilisasi untuk membantu anggota yang sedang bertugas di perbatasan yang sedang baku tembak dengan kelompok bersenjata itu.
Melalui pesan singkat kepada wartawan di Jayapura, Papua, Sabtu siang, Kepala Penerangan Kodam Cenderawasih Letkol Inf Susilo membenarkan terjadinya pengibaran bendera Bintang Kejora di wilayah antara Kampung Wembi dan Ampas di Distrik Arso Timur, Kabupaten Keerom.

Ia menjelaskan, aparat sedang mendalami kasus ini. Sementara itu, menurut informasi, jalan masuk-keluar menuju Keerom masih dijaga aparat.

Sumber : Kompas